Saat ini, kebutuhan pembangunan di Indonesia sangat besar dan mendesak. Indeks Pembangunan Manusia masih lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain.
“Untuk itu, pemenuhan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar menjadi prioritas utama untuk menciptakan kualitas SDM Indonesia yang produktif dan kompetitif,” Papar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima oleh mysharing.co dalam bentuk infografis “Benarkah Indonesia Darurat Hutang”
Lanjut beliau menjelaskan “Krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998/1999 silam menyebabkan Indonesia berbenah mengelola dampak krisis agar perekonomian tetap stabil serta memastikan lembaga keuangan sehat dan kuat. Akibatnya, selama kurun waktu hampir 20 tahun pembangunan infrastruktur tertunda sehingga pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan saat ini.”
“Ketertinggalan infrastruktur dan masalah konektivitas menimbulkan tingginya biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat hingga rendahnya daya saing nasional. Inilah yang menjadi dasar pemerintah mengakselerasi pembangunan infrastruktur demi mengejar ketertinggalan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saat ini, ketidakpastian ekonomi global membuat pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh dan melindungi masyarakat. APBN disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak dan tidak dapat ditunda,”Ucap Sri Mulyani
Namun demikian, penerimaan negara belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan tersebut sehingga menimbulkan defisit yang harus ditutupi melalui pembiayaan untuk belanja produktif. Dalam APBN, belanja produktif meliputi 20 persen anggaran pendidikan dan 5 persen anggaran kesehatan. Selain itu, guna mengejar ketertinggalan pembangunan, anggaran infrastruktur diupayakan tumbuh signifikan setiap tahun. Terbukti, rata-rata dalam lima tahun terakhir, pertumbuhannya mencapai 22 persen.
Indonesia dengan defisit yang rendah, menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi. Dengan kata lain, tambahan utang menjadi lebih kecil bila dibandingkan tambahan manfaat yang diperoleh. Inilah yang disebut utang dikelola dengan baik, terjaga dan hati-hati. Hal ini juga didukung oleh dunia internasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan Saat ini 3 lembaga pemeringkat kredit internasional telah menggolongkan Indonesia sebagai negara ‘layak investasi’ (investment grade).Hal ini berarti, Indonesia dianggap mempunyai kemampuan bayar yang tinggi dengan risiko gagal bayar yang sangat rendah. Melalui pengelolaan utang yang hati-hati dan pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga maka lapangan kerja akan tercipta.Terbukti, jumlah orang yang bekerja meningkat dari 112,76 juta orang menjadi 118,41 juta orang selama kurun waktu tahun 2013-2016.
“Bila dibandingkan dengan negara lain, rasio utang terhadap PDB dan tingkat per kapita tahun 2016, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling rendah nilainya. Utang pemerintah memang meningkat. Namun, jika dilihat perbandingannya dengan Produk Domestik Bruto (PDB),utang Indonesia masih tetap terkendali. Pemerintah akan terus melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dan menjaga keberlangsungan (sustainabilitas) keuangan negara. Kondisi ini menciptakan ketahanan dan kesinambungan fiskal.”Imbuh Sri Mulyani
Lanjut beliau menjelaskan “Tingkat Rasio Beban Bunga terhadap belanja Indonesia (8,3%) relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara setara seperti Meksiko (9,7%), Filipina (16,7%), Mesir (24,3%), dan Brazil (33,2%).
“Sedangkan Tingkat rasio beban bunga terhadap total utang outstanding, pada tahun 2015, capaian Indonesia (4,7%) lebih baik daripada Filipina (5,5%), Turki (6,6%), Meksiko (6,7%), Mesir (8,8%), dan Brazil (18,0%).”Jelas Sri Mulyani.
“Untuk rasio beban bunga utang terhadap total Pendapatan dan Hibah Indonesia pada tahun 2015 berada pada tingkat 9,9%, relatif lebih baik dibandingkan negara setara seperti Meksiko (11,4%), Filipina (13,8%), Mesir (23,9%), dan Brazil (34,0%),” Ungkap Beliau kepada mysharing.co
“Pemerintah akan terus menjaga kebijakan fiskal dan defisit anggaran sesuai aturan perundangan dan dilakukan secara hati-hati, profesional dan bijaksana, sesuai prinsip-prinsip pengelolaan utang global yang dianut oleh semua negara di dunia, sehingga Indonesia dapat terus maju dan sejahtera, namun tetap terjaga risiko keuangan dan utangnya.Utang adalah untuk investasi manusia dan investasi infrastruktur. Dan ini adalah untuk membuat Indonesia menjadi makin kuat, makin sejahtera, sehingga aspek untuk membayar kembali itu terjaga.”Tutup Sri Mulyani