Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan ulama Banten dan Jabar di Istana Negara, Kamis (10/11).

Di hadapan Ulama Banten dan Jabar, Jokowi: Ulama adalah Pilar Penopang NKRI

[sc name="adsensepostbottom"]

Presiden Joko Widodo mengakui pemerintah membutuhkan dukungan nasihat dan tuntunan dari para ulama yang mampu menjalin persatuan Indonesia.

Pasca Aksi Damai Bela Islam, Presiden Jokowi secara marathon mempererat silaturahmi dengan para ulama dari berbagai organisasi Islam (Ormas).

Kamis, 10 November 2016, Presiden Jokowi mengundang ulama Banteng dan Jawa Barat (Jabar) ke Istana Negara. Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan, negara Indonesia yang berdiri tegak hingga kini merupakan suatu buah upaya para pahlawan yang rela menyumbangkan jiwa dan raga bagi bangsa Indonesia. Di antara para pahlawan tersebut, para ulama memegang peranan penting  didalamnya.

Banyak para ulama kita yang kemudian tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa sebagai pahlawan nasional. Memasuki dan setelah masa kemerdekaan pun peranan ulama diyakini berkonstribusi besar terhadap tegaknya keutuhan negara.

“Saya yakin para ulama adalah pilar-pilar penopang NKRI. Indonesia yang kita bangun bersama berdiri atas perjuangan para ulama, kyai, habaib, ustadz, santri, dan termasuk Kyat As’ad Syamsul Arifin yang kemarin telah dianugrahi gelar pahlawan nasional,” papar Jokowi saat bersilaturahmi dengan kyai dan ulama pimpinan pondok pesantren wilayah Banten dan Jawa Barat di Istana, Kamis (10/11).

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga berterima kasih atas sumbangsih upaya para kyai dan ulama yang telah menyejukan suasana sehingga suasana di sejumlah daerah pada saat terjadinya demo 4 November lalu dalam keadaan kondusif dan aman.

[bctt tweet=”Presiden berterima kasih pada ulama karena telah mendinginkan suasana” username=”my_sharing”]

“Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah, saya tahu dari informasi yang saya terima, ikut mendinginkan suasana, ikut menyejukkan suasana, dari dahulu sampai sekarang sehingga kita lihat di daerah-daerah juga dalam keadaan sejuk, kondusif, dan aman,” ujar Presiden.

Presiden juga mengakui bahwa pihaknya membutuhkan dukungan nasihat dan tuntunan dari para ulama yang mampu menjalin persatuan Indonesia di tengah keragaman yang ada. Tak hanya itu, Presiden meyakini bahwa masyarakat pun juga memiliki pandangan dan kebutuhan yang sama.

“Nasihat dan tuntunan yang penuh kesejukan dan penuh kedamaian itulah yang selalu kita nanti-nanti, bukan saja oleh pemerintah, tetapi juga oleh umat,” terangnya.

Di penghujung pengantarnya, Presiden Joko Widodo berbesar hati untuk mendengar dan menerima segala masukan-masukan terhadap segala kebijakan pemerintah, baik itu terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang kini sedang ditangani Polri, maupun terhadap kebijakan pemerintah lainnya.

“Sekali lagi kami mohon saran, mohon masukan, demi kebaikan kita bersama,” tutup Presiden.

Sekitar 78 kyai dan ulama pimpinan pondok pesantren (PP) di wilayah Banten dan Jawa Barat diundang oleh Presiden Joko Widodo dalam acara tersebut. Hadir di antaranya K.H. Ariman Anwar dari PP Nurul Anwar, K.H. Sarkowi dari PP Al-Fataniyah, Abuya Muhtadi dari PP Raudhatul Ulum, K.H. Maimun Ali dari PP Subulussalam, Rofiq Azhar dari PP Zahrotul Haq, K.H. Burhanudin Marzuki dari PP Qotrunnada Depok, dan K.H. Zainuddun Ma’shum Ali dari PP Alhamidiyah

Adapun mendampingi Presiden dalam acara silaturahim tersebut ialah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Staf Khusus Presiden Johan Budi S.P.

Silaturahmi Marathon

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Haedar Nashir dan Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti di Gedung Dakwah Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Selasa (8/11).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Haedar Nashir dan Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti di Gedung Dakwah Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Selasa (8/11).

Sebelumnya, Rabu sore (9/11) Jokowi juga mengundang sebanyak 20 ormas Islam ke Istana Negara. Di antaranya,  Al  Irsyad AL Islamiyah, Jam’iyatul Washliyah, IKADI, Perti, Majelis Rasulullah, Syarikat Islam, Nasyiatul  Aisyiah, BKPRMI, Muslimat NU, KAHMI, Mathla’ul Anwar, Hidayatullah, DDII, ICMI, Fatyat NU, DMI, Wanita Islam PP GP Ansor, dan Parmusi.

Pada Senin sore (7/11), Jokowi juga mengunjungi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di kantornya di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Kemudian, pada Selasa pagi (8/11) Jokowi pun bertandang ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat.

Sementara di Mabes TNI AD, pada Kamis pagi (10/11) ada pertemuan Panglima dengan beberapa ulama lainnya, seperti Ali Jaber, Arifin Ilham. Pertemuan itu pun digelar secara tertutup.

Pada pagi ini, Jumat (11/11) Menteri Pertahanan mengadakan silaturahmi Bela Negara dengan mengundang para ulama di aula Bhinneka Tunggal Ika.

[bctt tweet=”Semua sepakat, jangan tunda proses hukum Ahok!” username=”my_sharing”]

Pertemuan ini, upaya untuk mewujudkan persatuan negara Indonesia lebih aman dan kondusif. Namun demikian, dalam pertemuan itu semua ulama sepakat satu suara yakni meminta pemerintah tidak menunda proses hukum penista agama yaitu calon gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama alias Ahok dengan tegas dan adil.

Para ulama  dan semua ormas Islam sepakat bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)  adalah satu-satunya rujukan bagi semua ormas Islam, sehingga mereka tidak akan berpegang pada fatwa selain MUI.