Janganlah bangsa ini menyibukkan diri mengatasi akibat, sementara penyebab fakta nyata anti toleransi dan anti kemajemukan tidak dipadamkan.
Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Din Syamsuddin mengatakan, bahwa rapat kerja nasional (rakernas) MUI, ini sangatlah tepat waktu dan bahkan juga tepat ruang. Dari sudut ruang, hingga tepat ruang rakernas ini berlangsung di Hotel Mercury Ancol yang tidak terlalu jauh dari Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu.
”Sebuah pulau kecil yang menyulutkan bara api, dan hingga sekarang belum padam membuat kita semua hiruk pikuk. Walaupun kita semua terjebak hanya untuk membereskan barang-barang di sekitar kita, sementara bara api dibiarkan menyala,” ujar Din disambut tepuk tangan peserta rakernas MUI II bertajuk “Meningkatkan Peran MUI Dalam Melayani dan Melindungi Umat“, di Hotel Mercury Ancol, Jakarta, Rabu malam (23/11).
Begitu pula tepat waktu, menurut Din, tentu dari sudut suasana kehidupan nasional yang hiruk pikuk terakhir ini, juga membawa tantangan dan ancaman kepada MUI. ”Bahkan, saya tidak dapat menyembunyikan kegeramam ketika ada situs khusus untuk membuat petisi bubarkan MUI oleh segelintor orang. Dan begitu pula gerakan-gerakan lain yang mengarah kepada degelitimasi diskriditasi dari ulama dan lembaga ulama,” tegasnya.
Menurut Din, tentu ini semua harus disikapi dengan rileks, santai terutama mengetahui ini adalah konsenkunsi logis dari kehidupan dunia, kehidupan nasional kita yang menampilkan arus liberalisasi yang dahsyat baik dalam bidang politik, ekonomi maupun budaya. Berkembangnya liberalisme sekuler di dunia dewasa ini yang menekankan bahwa hidup manusia hanya kini dan di sini, tidak ada nanti dan disana.
Din menegaskan, peristiwa bara api yang menyala dari Kepulauan Seribu, seyogyanya kita merenung. ”Allah SWT masih sayang kepada kita, umat Islam. Kalau tidak ada peritsiwa Pulau Pramuka, siatusi lebih buruk bagi umat Islam, dan juga bagi kelompok Islam politik Indonesia. Tapi, Allah SWT kemudian menciptakan kejadian itu, tetapi didalamnya ada itjihad dan jihad yang sangat menuntut umat untuk menerapkan politik tingkat tinggi (high politic) dengan cara-cara dan langkah yang strategi. Nah, sejauh mana kita bisa mengatasi keadaan ini akan menentukan kita kedepannya,” ungkap Din.
Din pun mengisahkan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu pekan lalu di Istana Negara. Din menyampaikan kepada Jokowi, janganlah bangsa ini sibuk dan menyibukkan diri dalam mengatasi akibat atau tentang akibat, sementara penyebabnya dibiarkan. Karena kalu kita asyik-asyik hirup-pihuk pada akibat-akibat semuanya yang terjadi ini karena akibat. Tapi sebab musabahnya tidak diatasi.
” Ibaratnya, kalau ada kebakaran, kita sibuk menyingkirkan barang-barang milik kita untuk bisa diselamatkan. Sementara bara apinya tidak dipadamkan. Jangan karena nila setitik, rusak susu sebelangga. Jangan karena satu orang, harmoni bangsa terganggu,” tegas Din.
Din memandang nalar bangsa menjadi rancu. Yang bereaksi terhadap sebab itu dituduh anti toleransi dan Kebhinnekaan. Kemudian dibalas dengan gerakan Kebhinnekaan. ”Sementara penyebabnya itu adalah fakta nyata anti toleransi dan anti kemajemukan,” tegas Din.
Din sangat yakin bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama alias Ahok menistakan agama dengan mengatakan orang bisa saja tidak memilihnya karena telah dibohongi memakai Surat Al Maidah ayat 51. Surat itu menerangkan bahwa umat Islam dilarang memilih pemimpin non muslim.
Belakangan tafsir surat Al Maidah ayat 51 itu menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa kata awlia dalam surat itu berarti pemimpin. Namun ada yang menafsirkan kata itu sebagai teman setia. “Teman setia saja tidak boleh apalagi pemimpin,” kata Din.
Din menegaskan, kasus Ahok ini tidak ada kaitannya dengan agama Kristen maupun etnik Thionghoa, tetapi kita harus melihatnya sebagai sebuah sikap intoleransi dan anti kemajemukan terutama memasuki wilayah sensitifi yang dimiliki orang lain.”Ahok memberikan penilaian dengan menyalahkan tafsir yang bukan kepercayaannya, padahal dia bukan dari agama tersebut,” kata Din.
Din berpendapat bahwa peristiwa Pulau Pramuka bukan berdiri sendiri, dibaliknya ada kekuatan besar dan the power of money, yang begitu meraja rela dan telah melumpuhkan kekuatan nasional kita baik pejabat, parpol politik, ormas termasuk media massa. ”Ketika ini dilumpuhkan dan bagian yang terbesar dari umat Islam yang cinta tanah air ini terganggu. Maka bara api yaitu perkataan atau ujaran Ahok dari Kepulauan Seribu itu harus segera dipadamkan dengan penegakan hukum berkeadilan,” tegas Din.