Din Syamsuddin: Seyogyanya Pejabat Publik Tidak Ada Yang Ancam-mengancam

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof Din Syamsuddin mengatakan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seyogyanya tidak ada saling ancam-mengancam. Bekerjalah sesuai posisi masing-masing.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Mejelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat yang juga mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu, Selasa (20/03/2018).

Menurut Din ,Sikap ancam-mengancam adalah ekspresi otot yang sangat berpotensial dapat mengganggu kerukunan bangsa, apalagi kalau masing-masing saling membuka aib dan kesalahan.”

[bctt tweet=”Din Syamsuddin: Seyogyanya Pejabat Publik Tidak Ada Yang Ancam-mengancam #MUI#Jadilebihbaik#Kritikjangandibungkam#mysharing” username=”my_sharing”]

Saat ditanya oleh rekan – rekan media apakah ini terkait dengan pernyataan Menko Kemaritiman Luhut B.Panjaitan Atas tudingan tokoh reformasi Amin Rais ,Prof Din Syamsuddin sendiri tidak menjelaskan secara spesifik pernyataannya ini untuk menanggapi terkait apa dan siapa.

Disaat ditanyakan apakah bapak setuju dengan pernyataan Amin Rais, Beliau menjelaskan secara subtansionalnya beliau tidak setuju namun dalam demokrasi sebuah kritik diperbolehkan namun kritikkan amin rais tersebut lebih baik di lengkapi dengan data-data untuk dapat melengkapi pernyataannya.

Beliau juga menjelaskan bahwa bapak presiden tidak anti kritik dan mempersilahkan disaat beliau berbicara kepada bapak presiden dimana saya seorang cendikiawan, guru besar di universitas saya mengajar dan saya pun merupakan pemimpin ormas muslim dimana tidak bisa untuk tidak mengkritik saat bersama sang bapak presiden.

Namun beliau menganjurkan sebaiknya diselesaikan secara musyawarah dan saling memaafkan. Menurut Din, saling memaafkan adalah sikap kesatria dan negarawan.

Sebelumnya, Amien Rais mengatakan bahwa program bagi-bagi sertifikat tanah itu merupakan pengibulan karena ada 74 persen tanah di negeri ini yang dikuasai kelompok tertentu, tapi pemerintah diam saja. Dia menilai penguasaan tanah yang luar biasa luas itu seolah dibiarkan.

Yang kemudian ditanggapi oleh Menko Kemaritiman Luhut B.Panjaitan dengan reaksi yang cukup keras menyikapi kritikan Amien Rais itu.

“Misalnya ada senior bilang bahwa ngasih sertifikat itu ngibulin gitu, apanya yang dikibulin? Sertifikat itu dulu prosesnya lama, panjang dan sedikit. Sekarang proses cepat dan banyak. Salahnya di mana? Jangan asbun (asal bunyi) aja. Jadi nggak boleh kita asal ngomong apalagi senior-senior,” ujar Luhut dalam seminar Kebijakan Maritim dan Kesejahteraan Nelayan, di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta Pusat, Senin (19/3).

”Jangan asal kritik saja. Saya tahu track record-mu kok. Kalau kau merasa paling bersih kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok, ya sudah diam sajalah. Tapi jangan main-main, kalau main-main kita bisa cari dosamu kok. Emang kau siapa?” lanjut Luhut.