Pembiayaam KUMKM selama ini tidak efektif terjadi tumpang tindih sehingga perlu dibenahi.
Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Skema Baru Bagi Pembiayaan UKM”, di Jakarta, Selasa (25/4).
Acara dihadiri Direktut Utama Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kemas Danial, anggota KEIN Hendri Saparini, Executive Vice President PT PNM Arif Mulyadi dan perwakilan perusahaan BUMN.
Direktur Utama LPDB-KUMKM Kemas Danial mengusulkan kepada pemerintah perlu dilakukan pembenahan sistem pembiayaan pada sektor Koperasi dan UMKM.
Menurut Kemas, pembiayaan KUMKM selama ini tidak efektif karena terjadi tumpang tindih kewenangan. “Sehingga tidak ada duplikasi. Masa LPDB kasih, di BUMN kasih, yang lain juga kasih. Ini kan jadinya tidak efektif,” ujar Kemas dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Skema Baru Bagi Pembiayaan UKM” di kantor Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Jakarta, Selasa (25/4).
Kemas mengatakan, pembenahan sistem pembiayaan KUMKM bisa diwujudkan dengan dibentuknya satu badan khusus yang merupakan gabungan beberapa lembaga yang selama ini menangani masalah pembiayaan KUMKM. Seperti PT Permoidalan Nasional Madani (PNM) dan LPDB. Badan ini akan diberi nama Badan Pembiayaan Mikro Indonesia yang berada di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kita harus punya gagasan yang sama, kita harus satu di bawah presiden akan mudah kontrol terhadap lembaga pembiayaan UKM. Karena itu, tolong (KEIN) sampaikan ke bapak presiden pembiayaan tidak efisien yang perlu kita benahi,” kata Kemas dalam keterangan resminya yang diterima MySharing, Selasa (25/4).
Kemas menyampaikan, usulan LPDB menjadi sebuah badan khusus sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi, namun hingga kini belum direspon. Tanpa berbentuk badan, LPDB tidak akan bisa bergerak cepat dalam menyalurkan pembiayaan untuk UMKM, karena terkendala tidak memiliki kantor unit layanan di daerah untuk menjangkau masyarakat.
“Kenapa itu terjadi karena LPDB ini tidak punya cabang. LPDB ada kluster tiga, sehingga kami bentuk tim task force (satgas),” ujar Kemas.
Lebih lanjut Kemas menjelaskan, sejak 2016 ini pihaknya telah membuka dua kantor Satgas Monitoring dan Evaluasi di dua kota. Yaitu, Surakarta (dengan wilayah kerja Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta) dan Makassar (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat). Tahun ini satgas ditargetkan akan terbentuk di tiga kota, yakni Medan, Bali dan Samarinda.
Sesuai dengan UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Koperasi dan UKM masuk dalam Kementerian yang mengurusi pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah sehingga tidak memiliki kantor wilayah di daerah. Hal ini pula yang menyebabkan LPDB sebagai satuan kerja dari Kementerian Koperasi dan UKM, tidak diperkenankan untuk membuka kantor cabang di daerah.
Dalam menjalankan tugasnya LPDB berada dibawah naungan tiga kementerian. Misalnya Kementerian Keuangan mempersiapkan keuangannya, Kemenkop UKM mempersiapkan SDM dan pengawasannya, dan Kemenpan RB membuat organisaasinya.
“LPDB ini dananya memang kecil tapi jangan salah peruntukan bagi masyarakat sangat besar, sangat jelas sasarannya untuk pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mengatasi kemiskian, dan pengangguran,” tukas Kemas.
Dalam kesempatan yang sama, anggota KEIN Hendri Saparini mengakui LPDB sangat dibutuhkan keberadaannya untuk pengembangan KUMKM di tanah air. Karena itu, usulan supaya perlunya pembenahan pembiayaan KUMKM ini akan dipertimbangkan untuk disampaikan kepada Presiden Jokowi.
“Ini sangat bermanafat, sehingga perlu ada badan ini sedang menjadi konsen kami, ini kita akan lanjutkan lagi diskusi kami mohon masukan dari pa Kemas,” kata Hendri.