Dorong Kelancaran Pembangunan, Pemerintah Fokus Pada Persiapan Proyek

Pembangunan proyek di Indonesia acapkali terkendala oleh kesiapan proyek yang kurang matang, karena itu pemerintah berupaya mendorong penyiapan proyek yang memadai.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, mengatakan dari pengeluaran pemerintah saat ini belum terlihat banyak perkembangan yang terjadi. Menurutnya, salah satu penyebab awalnya adalah di sisi perencanaan berupa kesiapan proyek. “Ini terjadi karena pembiayaan proyek yang tidak optimum atau kurang optimalnya penyerapan pinjaman,” ujarnya dalam Investor Gathering 2015, Senin (7/12).

Ia mengutarakan keberhasilan suatu proyek dinilai sejak dari masa persiapannya. Jika proyek dipersiapkan dengan baik, maka pemenang tender akan lebih mudah untuk melaksanakan proyeknya. “Ke depan Bappenas akan fokus pada persiapan proyek karena kalau itu bagus, maka penyerapan anggaran juga akan lebih bagus dan proyeknya berkualitas. Selain itu, proyek harusnya ditentukan hasilnya apa yang mau diinginkan dengan parameternya. Mulai tahun depan kami akan mulai memperkenalkan itu,” jelas Sofyan.

Di sisi lain, lanjutnya, Bappenas juga membuat norma pembangunan, diantaranya pembangunan tidak boleh membuat jurang pendapatan dan antar wilayah, pembangunan harus memperhatikan lingkungan, dan melibatkan organisasi swasta. Terkait kerjasama dengan swasta, Sofyan pun mendorong kerjasama via skema public private partnership (PPP).

Ia menuturkan Bappenas setiap tahun mengeluarkan PPP, tetapi begitu investor datang dan bertanya ternyata proyeknya belum disiapkan dengan baik. Padahal, menurut Sofyan, PPP harus didorong karena akan mengurangi peran birokrasi sebagai instrumen dan dapat membangun proyek lebih banyak.

“Bappenas sudah mengeluarkan buku PPP, tapi masih banyak yang jalan ditempat. Masalahnya adalah di persiapan proyek, karena itu persiapannya harus bagus di semua lini agar penggunaan biaya berkualitas. Selain itu, kita juga akan bisa membangun proyek lebih banyak dan bisa mencicil pembangunannya,” tukas Sofyan.

Sementara, Direktur Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Ayu Sukorini, menuturkan dalam proyek infrastruktur yang dibiayai pinjaman luar negeri, konsep rencana proyek/program yang sering kurang jelas sejak awal menjadi salah satu tipikal masalah yang menyertai. “Hal ini pun dapat mengakibatkan lender driven dalam desain kegiatan,” ujarnya dalam sesi pembiayaan infrastruktur di Investor Gathering 2015, Selasa (8/12).

Selain itu, lanjutnya, pematangan persiapan yang tidak kontinu dan kurang cermat serta tanpa target yang ketat membuat persiapan memakan waktu yang cukup lama. Keterlibatan berbagai instansi dan tingkatan pemerintahan yang kadang tidak sepenuhnya sinkron juga dapat mengakibatkan lambatnya persiapan dan implementasi proyek.

“Oleh karena itu, kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang cukup tinggi perlu dipersiapkan dengan lebih baik dan cermat agar lebih cepat dalam eksekusi. Sinkronisasi dan konsistensi kegiatan dengan pembangunan di berbagai level pemerintahan perlu dilakukan dengan baik agar efektivitas dan efisiensi kegiatan dapat lebih maksimal,” jelas Ayu.