Meskipun tidak ada tambahan anggaran, Kementerian Agama (Kemenag) seharusnya mampu menyediakan transportasi berkualitas bagi jamaah haji.
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai kejadian mogoknya bus jamaah haji Indonesia hanya bersifat kasuistik. Ia berharap kejadian ini segera dievaluasi agar tidak terjadi lagi.
”Ini hanya kasuistik, diharapkan ada evaluasi,” kata Saleh kepada MySharing, saat dihubungi, Kamis (3/9).
Ia menyampaikan, dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2015 yang telah disetuji oleh DPR dan Kementerian Agama (Kemenag), memang biaya transportasi bagi jamaah haji tercatat sekitar Rp 3,7 juta. Biaya transporrasi terbilang murah kareana dihapusnya biaya komponen peningkatan kualitas pelayanan (upgrade) angkutan antarkota.
- CIMB Niaga Syariah Luncurkan Program Jumat Baik, Perkuat Komitmen Melangkah Sesuai Kaidah
- Bank Muamalat Catat Pertumbuhan Volume Transaksi Ziswaf 24,75% via Muamalat DIN
- BSI Fest Ramadan 2026 Digelar di 9 Kota Besar, Tawarkan Diskon Umroh
- Prudential Syariah Luncurkan PRUHeritage Syariah Essential Plan USD, Nilai Proteksi Meningkat hingga 150%
Menurutnya, penghapusan biaya itu sudah dipertimbangkan matang oleh DPR dan Kemenag. “DPR dan Kemenag setuju untuk menghapus biaya upgrade bus haji karena dinilai terlalu mahal,” ujarnya.
Namun demikian, kata Saleh, meski tidak ada penambahan anggaran, Kemenag seharusnya mampu menyediakan transportasi yang berkualitas bagi jamaah haji. Karena menurutnya, anggaran telah disetujui berarti harus menyediakan transportasi yang berkualitas. Apalagi Kemenag berjanji menurunkan ongkos haji sekaligus menaikkan kualitas haji.
“Adanya bus yang mogok, menandakan bahwa Kemenag masih memiliki kendala dalam mencari yang tepat lagi,” kata Saleh.
Untuk mengantisipasi adanya bus-bus tua yang berpotensi mogok dan rusak, Saleh meminta Kemenag untuk menyediakan bus cadangan. Sehingga, kata Saleh, jika bus mogok, jamaah haji tidak perlu menunggu lama, tingga menggunakan bus cadangan.