Nantinya masing-masing prototipe akan diisi oleh 2.400 petani dengan luas lahan yang digarap 1.000 hektare.
Kementerian Koperasi dan UKM sedang menyiapkan 65 klaster koperasi pertanian (Koptan) yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjadi sebuah badan ketahanan pangan.
Demikian disampaikan Men Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga saat meninjau Koperasi Bina Usaha Mandiri Profesional (KBUMP) di Purwokerto, Jawa Tengah, Minggu (4/12),
“Dengan program ini diharakan dapat mengurangi ketergantungan impor pangan dari luar negeri,” ujar PuspoMenteri Koperasi dan UKM Puspoyoga, seperti dalam keterangan resminya yang diterima MySharing, Senin (5/11).
Dari 65 klaster tersebut, lanjut Puspoyoga, 5 daerah diantaranya akan dijadikan sebagai daerah percontohan. Kabupaten Sukabumi sebagai daerah pertama yang sudah berjalan, disusul Demak dan Purwokerto. Lampung dan Lumajang direncanakan akan dimulai pada pekan depan.
“Nantinya masing-masing prototipe akan diisi oleh 2.400 petani dengan luas lahan yang digarap 1.000 hektare,” ujarnya.
Ia mengatakan, pihaknya telah menyiapkan bibit dan pupuk. Nantinya, setiap bulan mereka akan mendapatkan gaji. “Apa tujuannya? Supaya kita potong rentenir,” ujar Puspayoga.
Hasil panen tersebut dapat dibeli di atas harga Bulog. Menurut dia, gagasan ini merupakan visi pemerintah dalam mendukung program ketahanan pangan yang digalakkan oleh Presiden Joko Widodo. Seperti diketahui, pada 2018 Presiden Jokowi menargetkan Indonesia memasuki era swasembada pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional.
Salah satu syarat untuk menyiapkan program tersebut, yakni melalui reformasi total koperasi. Koperasi harus dikembangkan menjadi sebuah badan ketahanan pangan dengan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana, seperti mesin penggiling padi, maupun alat pengepakan.
Koperasi itu harus direformasi, apa yang disaran oleh Presiden, gak boleh gini-gini saja. Kalau gak, gak bisa berikan kesejahteraan kepada masyarakat, dan kemiskinan tetap, gini rasio tinggi,” pungkas Puspayoga.