Selama ini banyak kebijakan Presiden Joko Widodo yang tidak dicerna oleh menterinya.
Pakar Ekonomi Faisal Basri berharap menteri-menteri yang baru dibentuk Presiden Jokowi pekan lalu mampu membantu Jokowi.
Menurutnya, para menteri kabinet kerja jilid II khususnya tim ekonomi harus memaparkan data-data yang realistis, sehingga masyarakat dan dunia usaha bisa memahami kondisi ekonomi saat ini.
“Bukannya hanya setuju 100 persen.Kabinet baru harus bisa menantang presiden. Ya menantang tentunya yang positif. Sri Mulyani mungkin bisa, agar targetnya itu realistis. Tidak sembarangan karena dasarnya tidak ada,” ungkap Faisal dalam diskusi bertajuk “Nasib Paket Ekonomi di Kabinet Baru,” di Veteran Coffee and Resto, Jakarta, Senin (8/1).
- Fauzi Arfan Resmi Terpilih sebagai Ketua Umum AASI 2026–2029
- Milad ke-34, Bank Muamalat Perkuat Sinergi Filantropi: Renovasi Masjid-Musala di Wilayah Bencana Sumatera
- Milad ke-34, Bank Muamalat Teguhkan Komitmen Tumbuh Bersama dan Memberi Manfaat
- BCA Syariah Gelar Aksi Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Faisal mengingatkan, kebijakan pemerintah jangan hanya mengandalkan kemauan tanpa persiapan yang masuk akal. Faisal pun menilai selama ini kebijakan yang dijalankan menteri-menteri selalu diwarnai oleh kebijakan yang “Pokoknya” yang dilontarkan Presiden Jokowi. Kebijakan itu pun ditelan mentah-mentah oleh menteri-menterinya.
“Lucu kebijakan pemerintah saat ini.Jokowi maunya, pokoknya harus sekian, pokoknya harus begini tanpa didasari oleh infrastruktur dan dasar yang kuat. Tapi lebih lucu lagi, menteri tersebut hanya bilang siap Pak,” tukasnya.
Lebih lanjut Faisal menuturkan, banyak kebijakan yang dilontarkan Jokowi hanya berdasar pokoknya. Presiden Jokowi minta pokoknya penerimaan negara dari pajak harus meningkat 30 persen, padahal pajak sebanyak 20 persen.
Oleh karena itu, lanjut dia, muncul kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) untuk menarik dana-dana di luar negeri.
Sayangnya, tegas Faisal, itu bukan kebijakan mudah. Karena dana-dana yang di Singapura itu sudah jadi perusahaan di sana dan teregistrasi juga di sana. Sehingga para pengusaha menganggap tidak ada laginurgensinya juga dana itu dibawa ke dalam negeri atau repatriasi.
“Makanya, saya pesimistis 95 persen tax amnesty ini bisa berhasil. Apalagi masih ada kebijakan pokoknya, yang selama ini justru selalu tidak dicerna oleh menterinya,” tukas Faisal.

