Fatwa MUI, Korupsi itu Haram

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyerukan agar masyarakat berkewajiban memberantas dan tidak terlibat dalam korupsi. MUI menilai  tindak pidana korupsi adalah haram.

korupsi3Wakil Ketua Umum MUI, KH Ma’ruf Amin, mengatakan, MUI telah menyerukan agar semua lapisan masyarakat berkewajiban memberantas korupsi dan tidak terlibat dalam kejahatan ini. MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang korupsi, bahwa tindak pidana korupsi adalah haram. “Fatwa yang kami keluarkan adalah fatwa korupsi haram. Keputusan ini sudah berlaku sejak 29 Juli 2000,” kata Ma’ruf Amin, kepada MySharing, belum lama ini.

Dalam keputusan tersebut dijelaskan risywah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada pejabat dengan maksud meluluskan suatu perbuatan batil atau membatilkan perbuatan yang hak. “Pemberi disebut sebagai rasyi, penerima disebut murtasyi. Dan penghubung antara rasyi dan murtasyi disebut ra’isy,” kata Ma’ruf.

Dalam fatwa itu, juga dijelaskan mengenai definisi suap, yaitu uang pelicin, money politic, dan lainnya. Suap ini dapat dikategorikan sebagai risywah, apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatilkan perbuatan yang hak.

Selain itu, hadiah kepada pejabat adalah suatu pemberian dari seseorang dan atau masyarakat yang diberikan kepada pejabat, karena kedudukannya, baik pejabat di lingkungan pemerintahan atau lembaga lainnya. Sedangkan pengertian korupsi adalah tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syariat Islam. “Atas dasar itulah, MUI memutuskan memberikan risywah dan menerimanya hukumnya adalah haram serta melakukan korupsi hukumnya adalah haram,” ujarnya.

MUI juga memutuskan memberikan hadiah kepada pejabat. Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan. Maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram), demikian pula dengan penerimanya. Namun, jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan. Maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan yaitu:

  1. Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram.
  2. Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut. Sedangkan bagi pemberi, haram memberikannya apabila pemberian itu dimaksudkan bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil atau bukan haknya.
  3. Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil. Maka halal bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.