Defisit sebesar Rp 273 Triliun yang akan ditambal dengan utang dinilai berisiko tinggi mengingat utang kita juga sudah menumpuk. Padahal utang itu ibarat bom waktu.
Dalam Sidang Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Nota Keuangan dan RAPBN 2016, Kamis (20/8), Fraksi Gerindra menilai RAPBN 2016 belum dilandasi agenda untuk memperkuat pondasi perekonomian nasional.
Fraksi Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai, target pertumbuhan ekonomi 5,5 persen memberikan cerminan minimnya upaya pemerintah untuk sungguh-sungguh bekerja dalam menggerakkan ekonomi. “Mengingat angka pertumbuhan tersebut bisa terpenuhi hanya dengan hasil upada masyarakat tanpa ada dorongan fiskal dari Pemerintah. Kondisi ini menurut pandangan kami tidak mencerminkan semangat dalam semboyan “kerja, kerja, kerja” yang dijadikan nama kabinet pemerintahan saat ini”, kata Fraksi Gerindra sebagaimana dalam Pandangan Umum yang ditandatangani oleh Ketua Fraksi, H. Ahmad Mujani dan Sekretaris, Ir. Fary Djemy Francis, MMA yang diunduh dari http://anggaran.depkeu.go.id, Kamis (20/8).
Pemerintah menargetkan arget nilai tukar optimistik di angka Rp13.400 per USD dalam ABN 2016. Dalam kondisi ekonomi global yang tidak pasti saat ini, Fraksi Gerindra menilai semestinya Pemerintah menjelaskan secara gamblang dampak setiap terjadi elemahan sebesar Rp.100 per USD, terhadap beban total utang dan beban pembayarannya di dalam APBN. Hal ini penting karena pembayaran utang ini akan menyedot uang pajak rakyat yang diterima Pemerintah.
Sementara, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1,565 triliun yang menurut Fraksi Gerindra tidak masuk akal. “…menurut pandangan kami terlalu tinggi yang rasanya tidak mungkin akan dicapai (mengacu pada capaian target pajak sebelumnya. Sebagaimana bisa kalau target pajak tidak tercapai Pemerintah akan mengeluarkan Surat Utang Negara (SUN). Padahal ketika negara mengeluarkan Surat Utang, maka Negara telah melakukan dilusi (dilluted) terhadap semua nilai uang yang beredar di masyarakat”, kata Fraksi Gerindra.
Pemerintah menargetkan defisit anggaran hingga Rp273 Triliun yang direncanakan dan memang biasanya ditambal dengan mengambil utang, misalnya dengan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN). Fraksi Gerindra menilai, “Utang sebagai sumber menambal defisit APBN harus diwaspadai bukan hanya dari aspek rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Utang yang memiliki tingkat suku bunga komersil, utang dalam denominasi mata uang asing, kiranya patut disadari memiliki ancaman bagaikan bom waktu”. Apalagi serapannya juga dipertanyakan. Fraksi Gerindra menyontohkan utang proyek yang diterbitkan pemerintah selama ini hanya memiliki angka serapan rata-rata 30 persen per tahun.
“Dengan melihat kondisi utang mutakhir, Pemerintah harusnya memikirkan upaya nyata untuk bisa mengatasi ketergantungan pada utang”, kata Fraksi Gerindra menegaskan.