MS. Ka'ban. Foto: BataraNews

Gubernur Jakarta Harus Mewakili Mayoritas

[sc name="adsensepostbottom"]

Demokrasi itu mengenal hukum minoritas-mayoritas, jadi gubernur Jakarta itu harus Muslim.

Ketua Majelis Syuro DPP Partai Bulan Bintang MS Ka’ban mengatakan, perilaku dan kebijakan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahadja Purnama alias Ahok membahayakan bagi rakyat dan bangsa.

“Ahok dalam membuat kebijakan itu lebih berbahaya dibandingkan apa yang dilakukan oleh kepala daerah Muslim atau tokoh Muslim yang diopinikan salah. Contoh seperti Luthfi Hasan Ishaaq yang dianggap terima suap. Kasus itu, kalau kita pelajari sebenarnya semacam sebuah rekayasa. Lalu bagaimana dengan Sumber Waras dan Reklamasi yang merupakan gaung kebijakan Ahok?,” kata Ka’ban kepada MySharing usai Muzakarah Ulama dan Tokoh untuk Kepemimpinan DKI Jakarta, di Masjid Al-Azhar, Jakarta, pekan lalu.

Menurutnya, hampir semua kebijakan Ahok memang tidak memperdulikan nasib rakyat kecil, lebih memilih kepada kepentingan penguasa, utamanya orang taipan. Sikap Ahok yang sewenang-wenang dan kasar juga memperuncing keharmonisan antaretnis di Jakarta. Sehingga tatanan sosial yang ada pun rusak dan tampak semakin berhadapan dengan jurang kebencian. .

Terkait kepemimpinan,  Ka’ban menyampaikan,  kalau dilihat dari proses  demokrasi itu mengenal hukum minoritas mayoritas. “Jadi, saya katakan walaupun itu demokrasi, gubernur DKI Jakarta itu harus warna dari mayoritas masyarakat Jakarta. Apabila mayoritas masyarakat Islam, maka dia harus Islam dulu, lalu kredibilitas dan kompetensi karena mengurus Jakarta ini separuhnya Indonesia, ” tegasnya.

Nah, tanya Ka’ban, apakah Ahok memiliki kredibilitas dan kompetensi yang baik dalam memimpin dan mengayomi masyarakat Jakarta, nyatanya sikap arogan Ahoklah yang telah merusak tatanan sosial dan menyakiti masyarakat Jakarta, utamanya rakyat kecil.

[bctt tweet=”Ka’ban: Jadi, gubernur Jakarta itu harus Muslim!” username=”my_sharing”]

Sedangkan  masalah program-program yang diunggulkan Ahok seperti Kartu Jakarta Pinter (KJP) dan kebersihan lingkungan, menurut dia merupakan program biasa saja. Karena sangatlah ironis 71 tahun Indonesia merdeka  baru mengurusi kebersihan.