Pemerintah sudah mengunci kebijakan dengan regulasi, sehingga pihak swasta tidak banyak dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur.
Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia meminta pemerintah memperbesar peran swasta, terutama pengusaha muda dalam pembangunan infrastruktur nasional. Menurutnya, selama ini peran swasta terbilang kecil, pemerintah lebih banyak mengambil proyek kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Kita tahu sama tahu, kalau hari ini porsi BUMN untuk pembangunan infrastruktur nasional dominan dan swasta dikurangi. Kami meminta porsi BUMN juga diberikan ke swasta ,” kata Bahlil dalam forum diskusi bertajuk ”Mendorong Partisipasi Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur Nasional”, di kantor PBNU, Jakarta, Selasa (12/9).
Dia mengatakan, porsi pembangunan infrastruktur nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) diperbanyak. Tahun lalu, anggaran untuk infrastruktur sebesar Rp 338 triliun, dan tahun ini sampai APBN Perubahan sebesar Rp 409 triliun.
Dari jumlah itu, kata Bahlil, porsi swasta masih kecil, dan sifat kerjasamanya kontrak dengan BUMN. “Ini namanya, sama dengan monopoli BUMN, padahal porsi sisi pendapatan BUMN yang disumbangkan ke APBN tidak terlalu besar,” kata dia.
Yakni, jelas dia, selama kurun 2016-2017, pendapatan BUMN hanya kisaran Rp 42 triliun, dan realisasi pajak berkisar Rp 150 triliun. Ini artinya BUMN juag tidak maksimal.
Dipaparkan dirinya, yang terjadi malah pemerintah menguatkan peran BUMN dan mengurangi porsi swasta. Bahkan, praktiknya tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana pemerintah sudah mengunci kebijakan ini dengan membuat regulasi. Sehingga pihak swasta tidak banyak dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur.
Dalam forum ini, tegas Bahlil, HIPMI mendesak pemerintah untuk mengembalikan peran swasta dengan mengalihkan porsi BUMN kepada swasta lagi. Sehingga, ada keseimbangan dalam upaya memenuhi target pertumbuhan ekonomi 2018 yang dipatok 5,2 persen.
.