IABIE Mengutuk Keras Krisis Kemanusiaan di Myanmar

[sc name="adsensepostbottom"]

Pengurus Pusat IABIE (Ikatan Alumni Program Habibie) prihatin dan mengutuk keras terjadinya krisis kemanusiaan dan peristiwa genosida terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.

Hal itu terungkap dari siaran pers IABIE yang diterima MySharing kemarin di Jakarta.

Menurut Ketua Umum IABIE – Bimo Sasongko, menghadapi tragedi kemanusiaan tersebut tidak cukup hanya dengan pernyatan sikap belaka. Melainkan perlu aksi nyata untuk atasi duka nestapa etnis Rohingnya.

“Serta perlu tindakan keras terhadap rezim dan pihak yang terlibat tindakan biadab dan kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut,” tegas Bimo dalam siaran pers tersebut.

Menurut Bimo, IABIE berseru saatnya bangsa Indonesia membuktikan bahwa nasionalisme Indonesia sejatinya adalah perikemanusiaan.

“Seperti yang pernah dikemukakan oleh Presiden RI pertama Soekarno dan para pendiri bangsa lainnya, bahwa hakekat nasionalisme Indonesia bukan mencari gebyarnya atau kilaunya negeri keluar saja, tetapi haruslah mencari selamatnya manusia di seantero dunia,” tegas Bimo.

Bimo menambahkan, saatnya bangsa Indonesia membuktikan bahwa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang merupakan sila kedua Pancasila sebagai Dasar Negara, adalah benar-benar telah dihayati oleh segenap bangsa.

“Siapapun warga bangsa yang mengaku sebagai Pancasilais sejati mestinya tergerak dan berbuat secara konkrit. Bukan berpangku tangan dan hanya menjadi penonton. Sila Pancasila yang telah dikagumi dunia sejak lama dan telah menjadi nilai universal itu saatnya dibuktikan secara nyata untuk menolong etnis Rohingya yang tertindas dan terjajah,” tegas Bimo lagi.

IABIE sendiri mencatat bahwa kekerasan terhadap minoritas Muslim Rohingya di Arakan, Myanmar, masih terus terjadi dan tercatat enam ribu orang telah tewas. Bangsa Myanmar berpenduduk 75 juta jiwa dan menurut PBB, etnis Rohingya yang berjumlah sekitar 800 ribu orang di sana merupakan salah satu minoritas paling tertindas di muka bumi saat ini.

“Sebagai negara Pancasila dan atas dasar kemanusiaan, pemerintah Indonesia sudah seharusnya melakukan langkah-langkah kongkrit untuk memberikan solusi konkrit dan penyelesaian mendasar terhadap masalah yang dihadapi etnis Rohingya. Sesuai dengan politik aktif luar negeri Indonesia, ikut serta dalam ketertiban dunia dan mempunyai semangat anti penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” demikian Bimo Sasaongko, Ketua Umum IABIE.