Masalah kebangsaan menjadi bahasan dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke V di Tegal. Diharapkan para ulama berperan dalam mewujudkan pencerahan menuju perbaikan bangsa.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin, menyampaikan isu-isu kontemporer yang sedang dibahas dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia V akan menjadi produk-produk hukum Islam.
“Ijtima ulama tahunan ini adalah agenda MUI yang mengumpulkan komisi fatwa seluruh Indonesia. Maka forum ini punya ‘maqam’ (tempat) yang tinggi,” kata Din, dalam rilis MUI yang diterima MySharing, Selasa (9/6).
Din berharap pertemuan para ulama ini dapat memberikan pencerahan lewat sejumlah fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI. “Fatwa diharapkan ‘tanwiriyah‘ mencerahkan menuju perbaikan ‘islah‘,” kata Din. Namun lanjutnya, jika ada masalah dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, maka itu merupakan istifta tidak langsung bagi para ulama. Itu juga menjadi landasan dari fatwa-fatwa yang diberikan para ulama.
Din menambahkan ada salah satu isu pembahasan fatwa sangat menarik dan akan memiliki efek yang besar, yaitu hukum bagi pemimpin ingkar janji terhadap janji-janji saat berkampanye.”Hukum pemimpin ingkar janji merupakan salah satu fatwa yang dibahas yaitu tentang kebangsaan,” tegasnya.
Lebih lanjut Din menyampaikan, bahwa hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI ke V ini merupakan perwujudan dan tanggungjawab MUI terhadap permasalah bangsa. Apalagi berbagai krisis multidimensi dan perubahan global menimbulkan banyak permasalahan bagi bangsa Indonesia.
Kompleksitas dari masalah-masalah yang dihadapi umat Islam dunia menghadapi masalah seperti krisis pangan, keuangan dan moral yang tentu juga berdampak bagi rakyat Indonesia. “Inilah peran serta para ulama untuk ikut membantu penanggunglangan masalah tersebut menjadi landasan ulama untuk menjawab problematika umat,” pungkasnya.