IKB UI Desak Hakim MK Tegakkan Keadilan

Kecurangan kubu 01 telah ditelanjangi, saatnya hakim Mahkamah Konstitusi tegakkan keadilan, sebagai solusi atas masalah pilpres 2019.

Hari  ini  Ikatan  Keluarga  Besar  Universitas  Indonesia  (IKB-UI)  mengadakan  aksi  unjuk  rasa  di  depan Mahkamah  Konstitusi  dan  sekitarnya.  “Aksi  unjuk  rasa  bertujuan  untuk  mendesak  agar  hakim  MK dapat memutus  salah  terhadap  pihak  yang berbohong selama  tahapan  pemeriksaan  pembuktian pada  17  hingga  21  Juni  2019,  sidang  Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Umum  (PHPU)  Presiden-Wakil Presiden”, kata Koordinator IKB-UI, Djuju Purwanto SH dalam siaran pers yang diterima MySharing (26/6). Desakan  ini  dilakukan  mengingat  pada  24  hingga  27  Juni  2019,  agenda  sidang  MK  adalah musyawarah  hakim.

IKB  UI  berharap  aksi  unjuk  rasa  hari  ini  dapat  membuka  mata  masyarakat.  Bahwa  masih  ada elemen  masyarakat  yang  peduli  terhadap  nilai  nilai  kejujuran.  Sebagaimana  diinspirasi  dari  tokoh antikorupsi  Abdullah  Hehamahua  yang  mengatakan,  aksi  unjuk  rasa  ke  Mahakamah  Konsitusi beberapa  pekan  terakhir  yang  dipimpinnya  adalah  upaya  untuk  menjaga  marwah  lembaga tersebut.  “Kita  cuma  memberikan  dukungan  moral,  support  kepada  MK  agar  mereka  tidak  takut, tidak  khawatir  akan  intimidasi  dan  intervensi,”  kata  Hehamahua  yang  rambutnya  sudah  memutih ini, seperti dilansir  dari  CNN Indonesia.

Keyakinan IKB-UI
IKB  UI  berkeyakinan  bahwa  kejujuran  adalah  salah  satu  nilai  fundamental  penting  yang  wajib dijunjung  tinggi  oleh  penyelenggara  pemilu  dalam  hal  ini  Komisi  Pemilihan  Umum.  Ketika  asas jujur  itu  tercederai,  maka  Mahkamah  Konstitusi, sebagai  pengawal  konstitusi,  wajib  memastikan amanat jujur  itu  terpenuhi. Karenanya,  Mahkamah  Konstitusi dalam  memutus  PHPU,  tidak  boleh dibatasi  oleh  sekedar  prosedur  hukum  acara  yang  diatur  dalam  undang-undang  pelaksana  apabila hukum acara  tersebut  justru  menghalangi  tercapainya  pemenuhan  asas  kejujuran  secara  materiil dalam  pemilu  2019  sebagaimana diamanatkan dalam  Pasal  22E  Undang-undang Dasar  1945.

Kecurangan Telah Ditelanjangi
Kecurangan itu telah ditelanjangi secara gamblang di hari pembuktian oleh saksi-saksi di Mahkamah Konstitusi beberapa hari yang lalu. Alih-alih membantah perihal kecurangan yang Terstruktur, Sistemik dan Masif (TSM) itu, Pihak Termohon malah   mengajak Pemohon menyandingkan Form C1 dengan Form C1 mereka. Betapa naif.

Dengan bantuan teknologi IT yang tepat, Pemohon mampu menunjukkan dalam waktu singkat titik-titik kecurangan yang Terstruktur, Sistemik dan Masif.

Form C1 hanyalah akibat. Sedangkan Kecurangan TSM di semua fase Pemilu adalah sebab. Bagaimana mungkin kita menyelesaikan masalah dari akibat bukan sebab.

Solusi atas Masalah Pilpres
Oleh karena itu,  solusi yang tepat menurut IKB-UI adalah membongkar tuntas praktik kecurangan TSM oleh Termohon. Dan, harapan itu saat ini berada di  tangan Para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia.

Para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia mempunyai pilihan, menyelesaikan masalah dari akibat atau sebab. Artinya, Para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memilih menjadi Mahkamah Kalkulator seperti yang diinginkan pihak yang tidak ingin modus operandi kecurangan TSM mereka dikuliti; atau menghakimi kecurangan TSM secara cermat dan teliti kemudian menetapkan Paslon pemenang yang diwarnai  kecurangan TSM didiskualifikasi.

Kecurangan tidak dapat ditolerir. Para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia wajib melaksanakan amanat dari para pendiri negeri ini. Para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia hendaknya kembali membaca, lagi dan lagi, Pasal 22E Undang-undang Dasar 1945. PEMILU wajib dilaksanakan dengan asas JUJUR dan adil.