Kebijakan program swasembada pangan kalau keliru, lebih besar bahayanya daripada program yang dikorupsi.
Pada awal pemerintahannya tahun 2014, Pemerintahan Jokowi-JK menargetkan swasembada sejumlah komoditas pangan strategis, antara lain padi, jagung, kedelai, dan gula, dapat tercapai dalam waktu tiga tahun.
Untuk mencapai itu, pemerintah telah meningkatkan anggaran sangat signifikan. Namun besarnya anggaran untuk program swasembada pangan tersebut dirasa tidak sejalan dengan hasil yang didapatkan.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati pun mengkritik kedaulatan pangan yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada prioritas Nawa Citanya yang menargetkan swasembada sejumlah komoditas pangan strategis, antara lain padi, jagung, kedelai, dan gula, dapat tercapai dalam waktu tiga tahun.
Untuk mencapai itu, pemerintah telah meningkatkan anggaran sangat signifikan, namun demikian, besarnya anggaran untuk program swasembada pangan tersebut dirasa tidak sejalan dengan hasil yang didapatkan. Enny menilai, alokasi anggaran yang tinggi pada program kedaulatan pangan belum optimal dan menyeluruh.
Tercatat salah satu program prioritas Nawacita adalah Kedaulatan Pangan. Diungkapkan Enny, tidak tanggung-tanggung, anggaran kedaulatan pangan melonjak hingga mencapai 53,2 persen dari Rp 67,3 triliun di 2014 mencapai Rp 103,1 triliun di 2017 (alokasi APBN program strategis kedaulatan pangan di Kementerian Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR), Sosial, dan anggaran terkait kedaulatan pangan).
Namun hingga saat ini, Indonesia masih menghadapi sejumlah permasalahan guna mewujudkan target kedaulatan pangan. “Apakah Program Pajale (Padi, Jagung dan Kedelai) on the Track? Ini harus kita lihat karena kebijakan pemerintah kalau sampai keliru ini sangat berbahaya dampaknya. Lebih besar bahayanya daripada program yang dikorupsi,” tukas Enny dalam diskusi bertajuk “Evaluasi Kebijakan Pangan di Masa Pemerintahan Jokowi-JK” di kantor Indef, Jakarta, Senin (10/7).
Enny menegaskan, tingginya alokasi anggaran belum optimal dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Dalam konteks komoditas Padi, Jagung, Kedelai (Pajale), misalnya. “Tren peningkatan anggaran di ketiga komoditas pangan ini tidak secara merata dan optimal mengakselerasi produksi dan produktivitas.” ujar Enny.
Enny menilai, anggaran tersebut utamanya digunakan untuk peningkatan produksi dan produktivitas pangan (supply side) dan dialokasikan melalui empat komponen, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Subsidi Pupuk dan Subsidi Benih.
“Total belanja keempat komponen ini melonjak 61,7 persen dari Rp40,2 triliun (2014) menjadi Rp65 triliun (2017). Artinya empat komponen ini telah menyedot 59,5 persen dari total alokasi anggaran kedaulatan pangan,” ujarnya.
Enny juga mengkritisi persoalan impor beras yang masih cukup besar. Ia menyayangkan anggaran dan subsidi meningkat, namun impor beras juga tetap terjadi dan dinilainya masih tinggi. Padahal, kata dia, Presiden Jokowi sempat berkelakar akhir tahun 2017 Indonesia dapat mewujudkan swasembada beras, namun hal ini tampaknya akan sulit terealisasi. “Meski anggaran dan subsidi meningkat tapi impor beras juga meningkat,” kata Enny.
Dijelaskan Enny, tercatat berdasarkan data PIB (Pemberitahuan lmpor Barang), Ditjen Bea Cukai menunjukkan impor beras mencapai 1,3 juta ton pada 2016. Kendati ada penurunan menjadi sebesar 94 ribu ton pada periode Januari-Mei 2017.