Keuangan inklusif menjadi topik utama dalam seminar Islamic Financial Services Board (IFSB) hari ini, Selasa (31/3). Indonesia dinilai menjadi salah satu negara yang sangat mendorong hal tersebut.
Sekretaris Jenderal IFSB, Jaseem Ahmed, mengatakan Indonesia telah membuat banyak kemajuan menciptakan ruang bagi keuangan syariah di perekonomiannya. “Pengembangan sosial ekonomi penting bagi kebijakan, dan kalau melihat hal itu pengembangan Indonesia menjadi yang terdepan untuk keuangan inklusif dan mengurangi keuangan eksklusif,” kata Jaseem saat membuka IFSB Seminar On Enhancing Financial Inclusion through Islamic Finance, Selasa (31/3).
Dalam hal keuangan inklusif, lanjut Jaseem, Filipina dan Indonesia punya inovasi maju. “Keuangan inklusif adalah hal yang baru, jumlah negara yang advance di sana masih sedikit. Indonesia, Bangladesh, dan Pakistan punya model menarik yang mempromosikan risk sharing,” ujar Jaseem. Ia pun menilai dengan saling kolaborasi antar negara untuk mengembangkan keuangan inklusif, maka di masa mendatang akan mulai banyak negara lainnya mengimplementasikan keuangan inklusif.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah, mengatakan Indonesia sudah memiliki program untuk mendukung keuangan inklusif berupa layanan keuangan digital dan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (laku pandai). “Dua produk ini saling membantu dan melengkapi, karena itu dua produk utama ini yang kita perkenalkan,” imbuh Halim.
Ia menambahkan keuangan inklusif telah menjadi konsep yang membuka alternatif di berbagai negara untuk memerangi minimnya akses keuangan serta untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Ia tak menampik banyak diantara negara anggota Organisasi Konferensi Islam yang menghadapi tantangan minimnya akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, program keuangan inklusif menjadi salah satu kerangka penting untuk mengentaskan kemiskinan. “Dalam arti luas program keuangan inklusif tidak hanya untuk mengatasi kemiskinan dengan menggunakan jalur keuangan, tapi juga berbagai program untuk mengembangkan instrumen lembaga mikro dan institusi pendukungnya,” jelas Halim.
Sementara, Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman D Hadad, mengungkapkan kegiatan keuangan inklusif bisa dilakukan siapa saja. Kini tinggal sejauh mana lembaga keuangan syariah Indonesia bisa memberikan respon terhadap agenda yang tidak hanya bersifat global, tapi juga menjadi agenda nasional terutama yang terkait keuangan inklusif.
“Kami ingin penetrasi jauh lebih dalam ke masyarakat dengan dukungan teknologi. Ada program laku pandai yang pada dasarnya membuka penetrasi lebih dalam agar masyarakat lebih inklusif. Layanan ini juga bisa dilakukan bank syariah, walau sampai sekarang belum ada bank syariah yang akan melakukannya dalam waktu dekat,” jelas Muliaman, sembari menambahkan dalam waktu dekat OJK juga akan meluncurkan roadmap keuangan syariah yang tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan lembaga keuangan syariah, tetapi juga membuka akses keuangan ke seluruh lapisan masyarakat.