Pendekatan terhadap pemerintah dalam membentuk bank syariah sangat menentukan. Seperti yang dilakukan para ulama ketika menghadap almarhum Presiden Soeharto, mengusulkan membentuk bank maro mertelu. Usulan itu pun langsung diterima.
Ketua Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) KH. Mar’uf Amin, mengungkapkan, yang paling sulit itu mensyariahkan pejabat. Saat ide membangun bank syariah pertama pada tahun 1990-an berhasil, itu menjadi momentum luar biasa.
Menurutnya, dalam program awal pembentukan bank syariah, para ulama menghadap almarhum Presiden Soeharto, dan tidak sedikit pun menyebutkan kata syariah. ”Para ulama tanya pak Harto, bagaimana pengelola pertanian. Beliau menjawab, membangun pertanian dengan sistem maro mertelu (bagi hasil). Kami pun lalu bilang Pak Harto, bahwa kami ingin membentuk bank yang modelnya maro mertelu itu,” kata Ma’ruf dalam seminar bertajuk ”Inovasi Produk Keuangan Syariah dan Implementasinya, di Jakarta, pada pekan lalu.
Gayung pun bersambut, pak Harto menerima usulan ulama untuk membentuk bank maro mertelu seperti sistem pertanian di desa.”Pak Harto menerima usulan ulama. Dan langsung menyuruh almarhum Moerdiono untuk membantu para ulama membentuk bank maro mertelu,” kata Ma’ruf. Baca : Bank Syariah Minati Jadi Penyelenggara Laku Pandai.
Menurutnya, pendekatan ke Presiden Soeharto kala itu, sangat menentukan. Sehingga akhirnya berdirilah bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat pada tahun 1992.
Mar’uf mengakui bahwa pendekatan pejabat pada tahap selanjutnya tidak mudah. ”Pendekatan dengan maro mertelu tidak masuk, dengan syariah belum bisa, sehingga perlu waktu yang lama,” ujarnya.
Namun demikian, Mar’uf mengakui, saat dirinya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam satu pertemuan usulan pengembangkan keuangan syariah sudah pernah disampaikan. Sebab potensi Indonesia lebih besar daripada Malaysia. Namun, saat itu Presiden belum tergerak dan menyerahkan ke Menteri Koordinator Perekonomian Boediono.
Saat menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI), Boediono sudah mulai yakin terhadap ekonomi syariah. ”Jadi memang terus sosialisasi dan edukasi pada pemerintah, masyarakat dan ulamanya. Karena sekarang ini banyak ulama konvensional, bukan ulama syariah,” tukas Mar’uf.
Lebih lanjut ia menjelaskan, secara nasional hampir pasti dibentuk Komite Nasional Keuangan Syariah yang ketuanya diusulkan langsung dipegang predisen atau setidaknya oleh wakil presiden. ”Kami usulkan ketuanya presiden, agar menjadi presiden syariah,” kata Ma’ruf.
Ide bank syariah besar pun, tegasnya, sudah diputuskan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk dibentuk, meski model pembentukannya belum tetap. Apakah bank konvensional dikonversi atau pengabungan dengan tambahan modal dari pemerintah.
Mar’uf juga menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sudah sangat bersemangat mengembangkan ekonomi syariah Indonesia. Ia pun mengajak semua pihak untuk optimis mendoakan, berjuang dan bekerjasama. Baca:Investor Timur Tengah Minati Bank Syariah Indonesia