Islam Dinilai Makin Tersudut di Periode 2 Jokowi

Meneropong arah kebijakan KIM, sejumlah tokoh menilai, Islam makin tersudut, sementara masalah rakyat tak teratasi

Hampir seluruh tokoh sepakat, bahwa, arah kebijakan Jokowi-Ma’ruf ke depan merupakan ancaman bagi umat Islam. Apalagi isu yang dimunculkan sekarang adalah melawan radikalisme. Sementara umat Islam yang tertuduh sebagai kelompok radikal. Akhirnya ada wacana larangan cadar, larangan celana cingkrang.

Ini adalah salah satu hasil dari Diskusi Tokoh: Refleksi Kepemimpinan dan Meneropong Arah Kebijakan, di Gedung Astranawa, Kota Surabaya, Ahad (3/11).

Latar belakang diskusi adalah pembentukan dan pelantikan Kabinet Indonesia Maju (KIM) pada Rabu, 23 Oktober 2019. Sebanyak 34 menteri, plus 4 pejabat setingkat menteri, plus lagi 12 wakil menteri dilantik Presiden.

“Ini bentuk inkonsisten Presiden Jokowi. Karena baru saja bicara akan merampingkan birokrasi,” kata Drs Wahyudi Al-Maroky, MSi, Pakar Politik Ketatanegaraan sebagaimana dilansir Duta.co (3/11).

Menurut Wahyudi, KIM tidak akan bisa bergerak lincah. “Karena kegemukan, obesitas. Ada 34 menteri plus 4 pejabat setingkat menteri, sama dengan 38. Masih ada Wamen 12. Ini alamat oprasionalnya bakal lamban. Tidak bisa diharapkan, yang sudah pasti high cost dan high risk,” tambah Drs Wahyudi AL-Maroky.

Selain Wahyudi, hadir dalam diskusi ini, Muslim Arbi (Pengamat Sosial Politik), Prof Daniel M Rosyid (Pakar Pendidikkan dan Guru Besar Teknologi Kelautan), Prof Suteki (Pakar hukum) Edy Mulyadi (Direktur Center For Ekonomic and Democracy Studies – CEDES), dan H Malik (Komunitas Nahdliyin).

Dengan mengerek isu radikalisme, maka, pekerjaan utama pemerintah terlupakan. Bagaimana pertumbuhan ekonomi yang kian melorot, dolar yang kian meroket, semua menjadi lupa. “Kita akan tertipu. Saya sudah menulis tentang ini, tahun 2015. Rakyat akan terbebani dengan barang-barang yang mahal. TDL (Tarif Dasar Listrik) akan naik, BPJS naik. Lucunya lagi, ada Capres turun jadi menteri, saya tidak pernah melihat di negara mana pun. Ini demokrasi apa?,” kata Muslim Arbi menjelaskan.

[bctt tweet=”Dengan mengerek isu radikalisme, maka, pekerjaan utama pemerintah terlupakan” username=”my_sharing”]

Tokoh lain, Edy Mulyadi mengaku heran dengan masuknya Prabowo Subianto ke jajaran KIM. Dengan begitu lunas sudah barisan oposisi yang dibutuhkan dalam sebuah proses demokrasi, keseimbangan sekaligus kritik untuk pemerintah. “Padahal, kesepakatannya akan menarik diri dari pemerintahan yang curang,” tegas Edy yang juga dikenal sebagai journalist ini.

Menurut Edy Mulyadi, kebijakan ekonomi pemerintah sekarang, sangat jauh dari harapan. Kebijakan impor yang gila-gilaan hanya akan menyengsarakan rakyat kecil. “Ini sudah ugal-ugalan, impor saat panen raya lagi. Ini bukan lagi bancaan, tetapi sudah perampokan,” tegasnya sambil menjelaskan tentang bahaya asing (China) yang akan terus mengeruk kekayaan Indonesia.

Edy juga menyorot kinerja Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang gemar utang. Apalagi bunganya jauh lebih tinggi dari negara-negara lain. Saking senangnya para pemberi utang, sampai-sampai Menkeu RI ini berkali-kali mendapat penghargaan dari luar negeri.

“Hasilnya, sekarang ini, setiap tahun kita harus membayar utang sebesar Rp 680 Triliuan. Hari ini sudah ada kabar baru, mau utang lagi. Sakti luar biasa menteri yang satu ini,” kata Edy menegaskan.