Isu pemberantasan korupsi masuk dalam kategori yang stabil sepanjang tahun 2014. Masyarakat berharap pemerintah memastikan KPK tidak diperlemah atau diberanggus keberadaanya.
Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina Djayadi Hanan mengatakan, tren persepesi masyarakat Indonesia pada umumnya tentang perlunya pemberantasan koruspsi masih stabil. Bahwa pemberantasan korupsi itu dalam persepsi masyarakat termasuk dalam tiga masalah yang sangat mendesak yang harus diselesaikan oleh pemerintah.
Dengan demikian berarti pemberantasan korupsi menjadi isu yang sangat penting bagi masyarakat meskipun isu ini masih kalah penting dibandingkan mencari pekerjaan dan masalah harga kebutuhan pokok. “Isu pemberantasan korupsi ini masuk dalam tiga kategori yang stabil sepanjang tahun 2014,” kata Djayadi kepada MySharing, di sela-sela seminar bertema “Combating Corruption Across Boundaries of Time and Regions”, di Paramadina Graduate School Campus, Energy Tower Jakarta, Selasa (10/2).
Menurutnya, kalau dibandingikan dengan beberapa tahun sebelumnya isu ini juga tidak terlalu jauh brbeda. Jadi memang sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa agenda pemberantasan korupsi itu tidak diperlemah atau diberanggus keberadaannya. Sementara itu, KPK masih dianggap lembaga paling terdepan dan paling terpercaya untuk memberantas korupsi. “Jadi kalau pemerintah tidak tegas dalam menyelamatkan KPK dari berbagai upaya pelemahan yang ada saat ini. Itu akan menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada Presiden Joko Widodo,” kata Djajadi.
Djayadi menghimbau agar Presiden Jokowi segera mengambil langkah tegas menyelesaikan kisruh KPK dan Polri. Kalau kemudian semua anggota KPK itu mengalami pengerdiran dijadikan tersangka dan mereka harus melakukan proses hukum, maka Presiden Jokowi harus berupaya tegas menyelamatkan lembaga ini.
Untuk diketahui, buntut ditetapkannya tersangka kepada Budi Gunawan terkait “Rekening Gendut” pada 22 Januari silam, timbullah aksi balas dendam dari Polri. Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dalam kasus pidana penghasutan pemberian keterangan palsu di siding Mahkamah Konstitusi 2010 silam. Belum selesai di BW, pimpinan KPK lainnya pun dilaporkan dalam kasus yang berbeda. Mereka dituduh menerima suap adalah Zulkarnaen dan Adnan Pandu Praja. Bahkan menyusul lagi Ketua KPK Abraham Samad dan Johan Budi juga dilaporkan ke Bareskrim Polri.
Menurutnya, apakah langkah yang akan dilakukan Jokowi itu seperti zaman presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), misalnya memerintahkan polisi untuk menghentikan menyelidikan atau mengambil langkah lain, misalnya demi menghormati lembaga hukum prosesnya diteruskan, tapi KPK-nya diselematkan melalui langkah-langkah yang darurat misalkan melalui Peraturan Perundang-undangan (Perpu). “Bolanya ada ditangan Presiden Jokowi. Beliau yang menentukan mau menganti Budi Gunawan atau nggak, mau melindungi KPK atau nggak?Kemudian mau meminta polisi secara tegas bersih-bersih diri atau nggak?,” papar Djayadi.
Menurutnya, di Hongkong dari data yang dipaparkan oleh Tony Kwok, stragegi pemberantasan korupsi lebih komprehensif dibandingkan di Indonesia. Misalkan untuk menghindari polisi mengkriminalkan KPK. Di Hongkong itu ada komisi untuk mengadukan polisi, sedangkan di Indonesia tidak ada. Kalau masyarakat tidak puas dengan kinerja KPK, ada komisi untuk mengadukan KPK. Selain itu, ada perlindungan terhadap KPK kalau dikriminalisasi dan seterusnya. “Model pemberantasan korupsi di Hongkong itu lebih komprehensif di banding Indonesia masih ada kekurangannya,” ujar Djayadi.
Djayadi melihat saat ini Jokowi masih terkekan dengan sekutu koalisinya sendiri. Presiden terkesan memilih sikap hati-hati dalam mengambil kebijakan yang berpihak ke masyarakat namun juga memenuhi keinginan sekutu di koalisinya. Menurutnya, Jokowi belum berani lepas secara penuh dari faktor Megawati Soekarnoputri dan Surya Paloh. Sebagai presiden, Jokowi diminta harus lebih berani menunjukkan jiwa kepemimpinannya dan bisa lebih mendengar suara sebagian besar masyarakat. “Tapi tergantung mau nggak Jokowi dengar suara rakyat?Mau nggak Jokowi nunjukin political will-nya?,” pungkasnya.