Jaringan kantor pos yang tersebar di penjuru negeri dinilai dapat meningkatkan akses keuangan masyarakat.
Indonesia merupakan negara yang luas dan terdiri dari ribuan pulau. Wilayah yang luas itupun membuat akses terhadap keuangan formal belum merata ke seluruh penjuru negeri. Padahal, akses keuangan penting agar penghimpunan dana tabungan meningkat dan dapat mendorong perekonomian negara.
Dekan Institut Asian Development Bank Naoyuki Yoshino mengatakan, Indonesia memiliki lembaga keuangan yang cukup banyak, tapi masih banyak pula masyarakat yang belum bisa mengakses cabang dari lembaga tersebut. “Sebanyak 81 persen masyarakat tidak punya rekening tabungan karena tidak punya akses keuangan,” ujarnya dalam Konferensi World Saving Bank Institute kemarin, Senin (31/10).
Di sisi lain, Indonesia punya jaringan pos yang tersebar di seluruh negeri. Menurut dia, jaringan pos tersebut pun dapat membantu membuka akses keuangan masyarakat. “Melalui jaringan pos ini bisa ditawarkan berbagai produk bank, asuransi dan saham, lalu kantor pos bisa mendapatkan biaya pemeliharaan,” jelas Yoshino.
Pada kesempatan terpisah, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad menuturkan, banyak negara di dunia telah memanfaatkan jaringan pos untuk meningkatkan akses keuangan inklusif. Namun, pembicaraan mengenai pembentukan bank pos di Indonesia masih dalam pembahasan.
“Referensi mengenai bank pos masih ada diskusi yang belum selesai karena banyak pendapat yang berkembang. Meski ini ranah menteri BUMN, tapi saya melihat banyak negara dunia memanfaatkan pos untuk akses keuangan inklusif, jadi masyarakat bisa menabung dan mendapat kredit. Diskusi soal ini masih berlanjut, tapi saya mendukung,” tandasnya.