Jokowi Harus Perform Pulihkan Ekonomi Bangsa

[sc name="adsensepostbottom"]

Kinerja Persiden Joko Widodo dinilai kurang optimal dalam pengembangan ekonomi bangsa. Diharapkan Jokowi segera mengambil kebijakan untuk mengembalikan stabilitas ekonomi.

Ketua Umum Yayasan Universitas Paramadina, Didik J Rochbini.
Ketua Umum Yayasan Universitas Paramadina, Didik J Rochbini.

Ketua Umum Yayasan Universitas Paramadina, Didik J Rochbini menilai kinerja Presiden Joko Widodo kurang memuaskan dan tidak bekerja secara optimal dalam pengembangan ekonomi bangsa.

Hal ini bisa dilihat melemahnya nilai tukar rupiah, yang mengakibatkan melonjaknya harga kebutuhan pokok seperti beras dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak menentu. “Nilai tukar rupiah juga tertekan. Pemerintah tidak ada upaya mengambil kebijakan untuk mengembalikan stabilitas ekonomi,” kata Didik kepada MySharing, usai konferensi pers di Universitas Paramadina Jakarta, Kamis (9/4). Baca: 100 Hari Kerja Jokowi-JK, Muhyiddin: Jokowi Terlalu Takut Pada Partai

Menurutnya, kinerja pemerintah juga tidak sesuai dengan jargon kerja-kerja yang dikoar-koarkan selama ini. Pemerintah lebih senang menunjukkan adegan perkelahian dibandingkan memajukan ekonomi bangsa. Akibatnya, indeks tendensi bisnis menurun yang diikuti oleh turunnya konsumsi masyarakat. “Kita sudah terhisap tapi pemerintah kurang perform. Kerja molor terus, bilangnya kerja dan kerja tapi prakteknya berkelahi-berkelahi menjadi tontonan rakyat seluruh Indonesia,” tukasnya.

Lebih lanjut ia menuturkan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga menurun. Seharusnya Presiden Jokowi yang dipilih secara demokratis itu bekerja lebih maksimal dan memperhatikan rakyat kecil, sebagaimana dalam kampanyenya keberpihakan pada rakyat. Namun nyatanya, Jokowi terbelenggu dengan berbagai persoalan yang dimunculkan oleh orang di lingkaran singasananya.

Didik menghimbau agar Jokowi tidak tinggal diam untuk menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk kasus KPK-Polri dan lainnya. Menurut Didik, hal ini menjadi peringatan yang harus membangunkan pemerintah untuk lebih cepat bekerja sesuai misi dan visinya membangun negeri ini.

“Mestinya pemerintah yang demokratis lebih maju. Pemerintah tidak boleh diam. Ini lampu kuning bagi pemerintah. Ada merah-merahnya juga. Harus kembali kerja yang benar. Wake up call lah buat mereka,” pungkasnya. Baca: 100 Hari Jokowi-JK, Kinerja Negatif