Kementerian Koperasi dan UKM, menggulirkan program pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL). Kali ini, PKL di kawasan Bogor Jawa Barat akan mendapatkan pelatihan dengan menggunakan modul dari International Labour Organisation (ILO).
Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM Kemenkop dan UKM, Meliadi Sembering, mengatakan, pihaknya telah melakukan rintisan model pengembangan PKL yang berlokasi di Bogor.
” Tujuannya untuk mewujudkan model penataan dan pengembangan PKL melalui koperasi yang menyajikan pangan aman dan bergizi,” kata Meliadi kepada MySharing di Jakarta, Jumat (pekan lalu).
Meliadi menjelaskan, para PKL ini nantinya akan mendapatkan pelatihan dengan mengunakan model yang dikeluarkan oleh ILO atau organisasi perburuhan international. Yakni organisasi dunia yang konsen terhadap penggunaan sumberdaya atau tenaga kerja dan telah merancang modul-modul yang dikembangkan dengan metode kewirausahaan berbasis ”Community-Based Enterprise Development (C-BED). ”Kita mengandeng ILO untuk pelatihan kewirausahaan berbasis komunitas,” ujarnya.
Modul pelatihan terbagi dalam dua kategori, yaitu modul PKL untuk penjaja makanan dan modul PKL untuk pedagang kecil, seperti penjual rokok, premen dan snack. Dengan peserta pelatihan sebanyak 130 orang, terdiri dari 80 orang penjaja makanan dan pedagang kecil, 32 orang pengawas koperasi dan Tairing of Trainer (ToT), dan 18 orang pegawai dinas yang membidangi koperasi dan UKM, dinas kesehatan dan dinas pasar di Kota Bogor. ”Kita akan melakukan pelatihan PKL dengan modul C-BED ini pada awal Mei 2015,” kata Meliadi.
Melalui rintisan bimbingan teknis pengembangan PKL dengan metode C-BED ini, Meliadi berharap dapat meningkatkan kapasitas komunitas PKL dalam mengembangkan bisnis mereka, kepemimpinan pengusaha kaki lima juga akan meningkatkan dan berdampak pada penguatan komunitas usaha dan lingkungan sekitar.
Lewat pendampingan dan dukungan permodalan, PKL diharapkan menjadi model rintisan untuk dikembangkan didaerah lainnya. ”Modul E-BED ini untuk mengajarkan mereka mengelola usahanya secara profesional dan tidak rumit. Kita harapan dengan adanya pelatihan ini, PKL akan lebih bagus lagi,” katanya.
Menurutnya, di antara negara-negara ASEAN, Kemenkop dan UKM adalah badan pemerintah pertama yang memprakarsai penggunaan modul C-BED untuk sektor pariwisata. Meliadi juga mendorong keterlibatan pemerintah daerah dalam suksenya kegiatan ini, terutama menyediakan inisitif lahan bagi usaha mikro melakukan kegiatan.