Sebagai badan hukum, koperasi diharapkan mampu mengelola mayoritas destinasi pariwisata Indonesia.

Deputi Kemenkop & UKM, I Wayan Dipta mengatakan pemerintah dalam hal ini Kemenkop & UKM akan mendorong keterlibatan koperasi mengelola dan mengembangkan destinasi pariwisata di Indonesia. Tujuannya, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan pariwisata berbasis komunitas sehingga menyejahterakan anggota koperasi dan masyarakat sekitarnya
Dipta menilai koperasi sangat berpotensi sebagai pemberdayaan masyarakat berbasis parisiwata. ”Kami akan menjadikan pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata sebagai program unggulan. Kami pun akan memberikan fasilitas dan bantuan secara stimulus sebagai modal koperasi,,” kata Dipta dalam diskusi bertajuk ”Peluang Koperasi Kelola Gurihnya Bisnis Pariwisata,” di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (6/4).
Sejauh ini, lanjut Dipta, pihaknya secara serius mengembangkan model wisata yang dikelola koperasi. Ada delapan desa wisata yang mendapat binaan koperasi dan UKM, antara lain Samosir (Sumut), Desa Sesaot, dan Desa Banyumulek (NTB), Taman Laut 17 Pulau dan Kabupaten Ngada dan pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (NTT), Riau, Danau Laut Tawar, Aceh Tengah, Kampung Mempura, Candi Borobudur dan Magelang. Koperasi di masing-masih daerah wisata tersebut bergerak menjalankan berbagai usaha, seperti penataan himestay, kapal wisata, penataan UKM sekitar proyek wisata dan lainnya.
Berdasarkan data statistik, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada 2015 mencapai 10,41 juta, melampaui target pemerintah yaitu 10 juta kunjungan. Target kunjungan wisman pada 2016 ini diprediksi menyumbang devisa sebesar Rp 172 triliun . Sedangkan dari wisata lokal, jumlah pendapatan yang akan dihasilkan negara akan mencapai sebanyak Rp 223 triliun.
Sayangnya, tegas Dipta, pengelolaan bisnis pariwisata Indonesia lebih didominasi pihak swasta, sehingga kurang menyentuh kesejahteraan masyarakat. Namun tak dipungkiri pula, bahwa sebagai salah satu badan hukum Indonesia, koperasi masih menjadi pemain minoritas dalam bisnis pariwisata. ”Untuk itulah, kami ingin mendorong koperasi mengelola dan mengembangkan destinasi pariwisata, sehingga menjadi mayoritas bukan minoritas lagi, ” pungkas Dipta.
.

