Kualitas Birokrasi Rendah, Penyerapan Anggaran Tak Optimal

Dari sisi politik anggaran, jargon kampanye Presiden Joko Widodo dinilai masih jauh dari harapan.

Indonesia Development and Islamic Studies membuat sebuah penelitian bertajuk Catatan Atas APBN-P 2015 dan Prospek APBN 2016, yang menganalisa kebijakan pemerintah dalam anggaran negara.

Penelitian itu menyatakan bahwa rendahnya kualitas birokrasi dalam hal penyerapan anggaran, baik di pusat dan daerah, menjadikan banyak dana APBN dan APBD tak terserap.

Direktur Eksekutif Indonesia Development and Islamic Studies Yusuf Wibisono menuturkan, ketika Presiden Joko Widodo terpilih banyak yang berharap kepada beliau dengan misi kerakyatannya, terutama untuk penanggulangan kemiskinan. Pada awal 2015 Presiden pun langsung melakukan APBN-P. Baca: Kemiskinan yang Diremehkan

“Langkah terpenting dari reformasi anggaran adalah mencabut subsidi energi yang dipandang sebagai belanja tidak produktif waktu itu, kemudian target pajak dinaikkan hampir 30 persen. Dari hal ini terlihat jelas beliau ingin menggerakkan ruang fiskal. Namun yang kita lihat mitigasinya sangat kurang, sehingga daya beli masyarakat langsung anjlok,” jelasnya dalam Diskusi Publik Dompet Dhuafa, Rabu (10/2).

Di saat yang sama, lanjutnya, kondisi global juga sedang tidak ramah terkait penurunan harga komoditas, sehingga sentra pertumbuhan ekonomi yang ditopang ekspor komoditas melemah. “Di saat yang sama ruang gerak fiskal yang diperoleh dari pencabutan subsidi dan peningkatan pajak ternyata tidak mampu dioptimalkan karena rendahnya kualitas birokrasi dalam hal penyerapan anggaran, baik di pusat dan daerah, jadi banyak dana APBN dan APBD tidak terserap,” papar Yusuf.

Hasilnya secara keseluruhan tahun lalu Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi terendah sejak 2009 dengan hanya mencapai 5 persen. Penerimaan pajak pada 2015 pun meleset dari target yang ditetapkan. Penerimaan pajak hanya 83,3 persen, atau terendah sejak 1990 karena sebelumnya bisa mencapai lebih dari 90 persen. “Secara keseluruhan kesenjangan antara APBN-P dan realisasinya sangat jauh,” pungkas Yusuf.

[bctt tweet=”2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia terendah sejak 2009 dengan hanya tumbuh 5%”]