Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) tahun ini menargetkan penyaluran dana bergulir sebesar Rp 1,2 triliun. Proses penyalurannya pun dipermudah.
Direktur Utama LPDB Braman Setyo menjelaskan pelaksanaannya dilakukan melalui dua skema. Dalam hal ini pola konvensional dengan porsi sebesar Rp 750 miliar dan sisanya, Rp 450 miliar, disalurkan dengan pola syariah.
“Dari target tersebut, direncanakan pembagian berdasarkan jenisnya yaitu sebesar Rp 480 miliar kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebesar Rp 120 miliar kepada Koperasi sektor Riil, sebesar Rp 240 miliar kepada LKB/LKBB, dan sebesar Rp 360 miliar kepada UMKM yang termasuk di dalamnya Rp 100 miliar untuk wirausaha pemula,”Papar Braman
“Tahun lalu, realisasi penyaluran mencapai 79,40% dari target sebesar Rp 1 triliun atau sebesar Rp 793,9 miliar. Berdasarkan data hingga akhir tahun lalu,” kata Braman.
“Tercatat dari realisasi proses penyaluran dengan rincian yaitu komite menunggu Memorandum komite pinjaman (MKP) terbit sebesar Rp 12,76 miliar, MKP dan SP3 terbit sebesar Rp 48 miliar, mitra keberatan Rp 35,96 miliar, telah akad menunggu cair Rp 489,4 miliar dan yang telah dicairkan Rp 207,82 miliar.”Jelas Braman
“LPDB ini sejak tahun 2006 sampai dengan 2017 LPDB-KUMKM berhasil menyalurkan pinjaman atau pembiayaan kepada Koperasi dan UMKM sebesar Rp 8,5 triliun yang diberikan kepada 1.014.078 pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Berdasarkan analisa yang dilakukan Kemenkop, penyaluran tersebut berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 1.847.787 orang,” ujar Direktur Utama LPDB Braman Setyo di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Rabu (10/1/2018).
Adapun dalam menyalurkan dana bergulir tersebut pada tahun ini, LPDB telah menyiapkan beberapa strategi guna mengejar target penyaluran sebesar Rp 1,2 triliun.
Salah satunya, memperkuat jaringan dengan dengan melibatkan perusahaan penjaminan Jamkrindo dan seluruh Jamkrida, Kementerian BUMN, hingga 34 Dinas Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia.
Selain itu, memperkuat layanan teknologi informasi melalui pendekatan financial technology yang saat ini tengah berkembang pesat.
Dumana LPDB KUMKM akan membangun Core Micro Financing System (CMFS) dimana dengan adanya sistem tersebut seluruh aktifitas pembiayaan dari LPDB KUMKM akan diakses secara online yang bertujuan untuk mempermudah koperasi dan UKM mengakses pembiayaan.
Dia menjelaskan, untuk mencapai target penyaluran sistem IT harus diperkuat dengan service provider untuk menjangkau UKM di seluruh pelosok Indonesia.
Braman mengungkapkan, nantinya UKM yang membutuhkan dana tidak perlu lagi datang ke Jakarta untuk mengurus dana bergulir.
“Karena bisa diurus melalui sistem Fintech. Saat ini sedang menunggu rekomendasi dari OJK, fintech ini akan menyasar wirausaha pemula,” kata Braman di Kementerian Koperasi dan UKM Jakarta, Rabu (10/1/2018).
Lanjut Braman menjelaskan “Kami sudah siapkan semuanya dan terbuka dengan semua pihak, dan kerja sama dengan perusahaan penjaminan dan perusahaan-perusahaan kredit rating.”
“Kami gandeng perusahaan penjaminan seperti Jamkrida (PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta) dan Perum Jamkrindo (Perusahaan Umum Jaminam Kredit Indonesia),” kata Braman.
Untuk memperbaiki layanan pengelolaan dana bergulir, pihaknya melakukan strategi dengan bertransformasi menjadi sebuah lembaga pembiayaan yang inklusif dan berbasis teknologi. Menurut Braman, inklusif berarti membuka akses dan layanan informasi Koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia dengan standar mutu pelayanan yang berkualitas, cepat, murah dan berbasis teknologi informasi.
Terkait reformasi birokrasi, Braman mengatakan, LPDB-KUMKM membentuk tim khusus dalam rangka mewujudkan implementasi paradigma baru guna meningkatkan standar mutu pelayanan dengan melakukan beberapa perbaikan, diantaranya perbaikan SOP, perbaikan infrastruktur layanan, perbaikan infrastruktur IT, dan perbaikan SDM.Pungkasnya