Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) menggelar Rapat Pleno IV dengan berbagai ormas Islam. Rapat itu membahas taujihat dengan tema “Meluruskan Kiblat Bangsa.”
(Ki-ka): Sekretaris Wantim MUI, Natsir Zubaidi, Wakil Wantim MUI Didin Hafiduddin, Ketua Wantim MUI Din Syamsudin, dan Sekretaris Wantim MUI Noor Ahmad, dalam konferensi pers “Meluruskan Kiblat Bangsa,” di kantor MUI Pusat, Jakarta, Rabu (20/1).Ketua Wantim MUI, Din Syamsuddin, mengatakan pertemuan dengan berbagai ormas Islam ini dimaksudkan untuk membahas apa yang terjadi dalam kehidupan umat Islam di Indonesia.
Menurut Din, pembahasan ini sangat perlu dilakukan sebagai sikap dari pandangan kritis terhadap kehidupan bangsa, yang belakangan dianggap terus mengalami kemunduran.
“Kehidupan berbangsa telah mengalami dilevaluasi, distorsi, dan disorientasi dari cita-cita nasional dari Undang-Undang Dasar 45,” kata Din, dalam konferensi pers usai rapat pleno bertajuk “ Meluruskan Kiblat Bangsa,” di kantor MUI Pusat, Jakarta, Rabu (20/1).
Din menyampaikan, berbagai aspek yang telah mengalami kemunduran seperti sosial politik, sosial ekonomi, dan sosial budaya. Dari sosial politik, Wantim MUI melihat perlu adanya konsolidasi demokrasi agar tidak terjadi keterusan atau salah kaprah dari pengertian demokrasi itu sendiri.
Adapun aspek sosial ekonomi, Din menegaskan, agar sumber daya alam dapat dikuasi negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terkait aspek sosial budaya, yakni kemunduran bangsa Indonesia terjadi pada lemahnya jati diri bangsa yang seharusnya menjadi kekuatan utama negara dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
“Wantim MUI memandang perlu adanya suatu amendemen terhadap UU, agar dapat kembali kepada tujuan mulia yang diamanatkan UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia,” tegas Din.
Wantim MUI, lanjut Din, akan membawa hasil-hasil pertemuan ini, untuk disosialisasikan dengan berbagai elemen bangsa. Baik itu pemerintah, partai politik, maupun DPR, untuk menyamakan pandangan. Saran-saran yang telah dihasilkan pada pertemuan ini, lanjut Din, akan diusulkan oleh Wantim MUI untuk dihadirkan lewat konstitusi dan bukan dari langkah-langkah seperti revolusi maupun reformasi.
[bctt tweet=”MUI: SDA seharusnya dikuasi negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat”]