Mosi Terhadap Kudeta Konstitusi – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Bagian 1

Dengan Nama Tuhan Yang Maha Esa.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah tonggak terbentuknya bangsa Indonesia yang merdeka, setara dan sederajat, serta menandai bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi. Harus dipahami bahwa sebagai bangsa yang terjajah lebih dari 350 tahun, suasana kebatinan para pendiri bangsa saat kemerdekaan itu, diliputi oleh keinginan untuk lepas dari segala bentuk penjajajahan, penindasan, penderitaan, kemiskinan dan kebodohan, disertai semanggat untuk dapat hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Oleh sebab itu ditetapkanlah tujuan bernegara dalam satu tarikan nafas dengan pembentukan suatu Pemerintah Negara Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan seterusnya. Sejak saat itu bangsa Indonesia terikat oleh perjanjian suci dalam Pembukaan dan UUD 1945 sebagai konstitusi bagi negara yang sepenuhnya berdaulat.

Namun mencermati realitas kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini kondisinya semakin memprihatinkan, kian jauh dari cita-cita proklamasi dan amanat reformasi. Bahkan Hari ini kita menjadi saksi bagaimana praktek pengelolaan negara dijalankan dengan sesuka dan semau-semaunya sendiri. Para penyelenggara negara telah meninggalkan semangat dan nilai-nilai dalam pengelolaan negara yang jujur dan bertangung jawab, sehingga telah terjadi berbagai penyimpangan, penyelahgunaan kekuasaan, abuse of power, menjual pengaruh, dan moral hazard. Bahkan mereka, terbukti tidak lagi berpegang pada landasan moral, fatsoen dan etika, serta tidak taat azaz dan melanggar konstitusi, UUD 1945.

Sejumlah pelanggaran dilakukan dengan kasat mata dan terang-benderang, termasuk upaya untuk melanggengkan kekuasaan yang dilakukan dalam “operasi politik” yang terstruktur, sistematis dan masif untuk menunda pemilu serta menambah masa jabatan presiden hingga tiga periode dari dua periode yang diamanatkan konstitusi. Jika dilakukan dan terjadi, itu merupakan puncak dari praktek bernegara yang sangat buruk, dan mengarah pada bentuk negara  fasis, diktator. Dalam hal ini telah terjadi upaya KUDETA KONSTITUSI yang sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara hari ini dan bagi kelangsungan masa depan bangsa dan negara tercintai ini di masa mendatang.

Dalam pada itu setidaknya kita menyangsikan berbagai bukti bahwa pemerintah telah gagal dalam mengelola negara dan pemerintahan. Akibatnya telah berlangsung pratek dan sistem pemerintahan dan politik yang tidak berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

Dalam prakteknya Presiden hari ini tidak dapat lagi dikontrol oleh MPR RI, seolah MPR  RI telah lepas tangan terhadap tanggung jawab dan amanah yang diembannya. Sedangkan DPR RI (Parpol) yang jelas telah dilucuti kewenangan dan hak-hak konstitusionalnya lewat pembentukan UU, hanya berdiam diri. Karena mereka telah bergabung dan nyaman bersama Presiden dalam koalisi kabinet yang gemuk, sehingga dukungan DPR RI pada Presiden hari ini, tidak mungkin berlaku checks and balances karena mencapai 82%.

Pemerintah juga telah gagal mensejahterakan rakyat. Sebaliknya saat ini harga-harga kebutuhan pokok mencekik leher rakyat, akibat kebijakan yang sarat moral hazard, sehingga daya beli masyarakat semakin menurun. Sementara  lapangan kerja terbatas, populasi rakyat miskin terus meningkat, dan GINI ratio yang semakin tinggi. Rakyat telah menjadi korban dari kebijakan yang lebih memihak pada kepentingan pengusaha ologarki.

Di sisi lain perekonomian nasional sedang mengalami ancaman krisis energi, inflasi, kegagalan pembangunan infrastruktur, hutang yang semakin mengunung (entah siapa yang harus membayarnya dan bertangung jawab), BUMN yang amburadul, dengan  beban APBN yang sangat berat.

Dalam ranah sosial kita menghadapi tejadinya pembelahan dan ancaman perpecahan sebagai sesama anak bangsa, akibat pemilu 2019 lalu yang menimbulkan ekses politik luar biasa, yang dapat menganggu persatuan nasional. Sementara harapan bagi masa depan generasi muda tidak jelas dan sangat berat tantangannya.

Dalam hal penanganan wabah COVID-19, tidak hanya ada yang salah dalam cara pemerintah merespons dan mengatasi pandemi. Tetapi lebih dari itu, pemerintah telah memanfaatkan segala macam tentang pandemi untuk kepentingan kekuasaan, bukan untuk kepentingan rakyat yang sedang sekarat menghadapi wabah.

Praktek penegakan hukum semakin menjauh dari rasa keadilan masyarakat, tidak adil dan  semena-mena sebagaimana menimpa para aktifis KAMI dan berbagai pihak yang kritis dan berseberangan dengan pemerintah. Bagaimana para Aktivis KAMI harus mendekam 10 bulan di penjara tanpa dapat meihat matahari. Bahkan dalam hal jatuhnya korban jiwa 6 laskar FPI, menjadi bukti bahwa negara tidak hadir dan terbukti tidak mampu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Padahal amanah konstitusi menyatakan, hilangnya satu nyawa berarti menjadi tidak genap lagi bangsa Indonesia. Anehnya atas kejadian yang menimpa saudara sebangsanya semdiri itu, semua pejabat tingggi negara terdiam, seolah sudah sirna nurani, rasa keadilan dan kemanusiaannya. Sangat menyedihkan, memilukan dan memalukan.

Demikian halnya pencekalan terhadap WNI di Singapura belum lama ini menjadi bukti bahwa negara Indonesia tidak lagi sejajar kedudukannya di mata negara lain. Sementara  sebagaimana sinyalemen yang disampaikan oleh Mantan Kepala BIN, Letjen TNI (purn) Sutiyoso  terhadap membanjirnya TKA China di wilayah Indonesia menjadi sangat mencengangkan dan mencemaskan.

Terlebih dalam pengelolaan sumberdaya alam sebagai tumpah darah Indonesia, yang semestinya harus dipertahankan mati-matian dan harus mendatangkan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, justeru diobral dan telah terjadi berbagai eksploitasi secara berlebihan dan hanya menguntungkan pihak asing. Dalam kenyataannya investasi yang digembar-gemborkan sangat besar itu, khususnya pada tambang nikel, tembaga, besi, timah dan emas, tidak mendatangkan keuntungan bagi negara dan rakyat.