Paket kebijakan pemerintahan Jokowi tentang stimulus ekonomi menjadi harapan besar masyarakat ditengah krisis saat ini.
Kendati demikian, pemerintahan Jokowi diminta tidak beretorika tentang kebijakan stimulus karena jika beretorika akan menjadikan sentimen negatif terhadap paket kebijakan tersebut. Demikian pernyataan Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bambang Wijonarko, dalam siaran pers yang diterima MySharing, Senin (21/9).
Menurut Bambang, saat ini dengan kondisi ekonomi yang parah dan diambang kebangkrutan, masyarakat ingin cepat keluar dari krisis. Masyarakat tidak ingin krisis yang terjadi saat ini seperti yang terjadi di masa lalu sehingga mematikan perekonomian nasional. Apalagi dengan rasio gini 0,42 persen memberikan bukti penyebaran pemerataan ekonomi Indonesia kurang merata.
Oleh karena itu, stimulus ekonomi yang dilakukan pemerintah Jokowi harus transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. “Terkait dengan hal itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui MEK akan selalu memonitoring kebijakan-kebijakan tersebut,” tukas Bambang. Baca: Ekonomi Global Tak Jelas, Pemeirntah Siapkan Stimulus Fiskal
Muhammadiyah, lanjut Bambang, mengapresiasi terhadap paket kebijakan stimulus ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi saat ini, yang diantaranya melakukan deregulasi kebijakan semua kementerian untuk mempercepat stimulus ekonomi. Ia pun berharap deregulasi kebijakan tersebut bisa cepat terselesaikan dan tidak mengalami hambatan. “Muhammadiyah juga akan siap untuk memberikan masukan dan kajian tentang kebijakan-kebijakan untuk mempercepat proses stimulus ekonomi,” jelas Bambang.
Agar krisis ini tidak berlarut-larut, Bambang mengingatkan kepada pemerintahan Jokowi agar konsisten menjalankan ekonomi konstitusi yaitu ekonomi kerakyatan. Perlu disadari, salah satu kekuatan ekonomi saat ini yang tahan diterpa krisis adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang jumlahnya jutaan. Pelaku ekonomi rakyat inilah yang masih eksis. “Maka dari itu dalam stimulus ekonomi ini pemerintah Jokowi harus berpihak kepada ekonomi rakyat,” katanya. Baca: Menkop UKM: Gerakan Minum Jamu Tingkatkan Ekonomi Rakyat
Bambang pun berharap kebijakan stimulus ekonomi tetap dijalankan dan tepat sasaran dan pemerintah tetap menjalankan ekonomi konstitusi. “Bukan sebaliknya kata stimulus hanya sekedar retorika dari sebuah ketidakmampuan dalam menjalankan amanat rakyat,” tukasnya.