Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah (MEK) berencana akan menerbitkan e-money sebagai uang komunitas untuk bertransaksi. Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dalam mendorong laju ekonomi umat.

Ketua MEK, Syafrudin Anhar, mengatakan rencana penerbitan e-money tersebut sejalan dengan program lembaga-lembaga negara seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Kementerian Keuangan yang mencanangkan program financial inclusion. Bagi Muhammadiyah, financial inclusion dimaknai sebagai langkah awal dan titik point dalam menciptakan uang komunitas. “Untuk menciptakan e-money, MEK akan berkomunikasi dengan pihak regulasi baik OJK dan Bank Indonesia dalam mengimplementasikannya,”terang Syafrudin Anhar, dalam keterangan persnya, Senin petang (10/3).
Dengan adanya e-money Muhammadiyah, Syafrudin berkeinginan agar ada kemudahan warga Muhammadiyah dalam bertransaksi dan sekaligus mensosialisasikan financial inclusion ke ranah warga Muhammadiyah. Ia mengharapkan kegiatan keuangan inklusif ini dapat mendukung stabilitas keuangan yang menjadi landasan pokok bagi pembangunan ekonomi yang kokoh. Dari sisi ekonomi makro, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif dan berkelanjutan, serta dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan umat. “Aspek-aspek inilah yang menjadikan tindak lanjut dari implementasi kerjasama yang selama ini dibangun antara Muhamamdiyah dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Asosiasi BMT Seluruh Indonesia (Absindo) dalam membumikan manfaat financial inclusion di ranah masyarakat,” kata Syafrudin.
Keinginan Muhammadiyah untuk menerbitkan e-money akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MEK dan seminar nasional dengan tema: Menggagas Format E-Money Muhammadiyah Menuju Financial Inclusion dan Less Cash Society, yang diselenggarakan pada tanggal 18 – 20 April 2014 di kampus Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta. Acara seminar nasional e-money Muhammadiyah akan di hadiri oleh Menko Perekonomian Hatta Radjasa sebagai keynote Speaker dan para narasumber Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliamad D Hadad, Ahmad Riawan Amin (Penasehat Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah), Aries Mufti (Ketua Umum Absindo) dan Benny Witjaksono (Direktur Utama Bank Mega Syariah).
- KB Bank Syariah Gelar Aksi CSR Serentak, Perkuat Kontribusi Sosial se-Indonesia
- Sambut Idulfitri 1447 H, Bank Muamalat Optimalkan Layanan Kantor Cabang dan Digital
- Royco dan Masjid Istiqlal Berbagi Kelezatan untuk Hangatkan Momen Kebersamaan di Ramadhan
- BSI Fasilitasi UMKM Go Digital dan Go Global Melalui Ajang Expo
Unsur organisasi Muhammadiyah tersebar di berbagai bidang, seperti dari segi pendidikan amal usaha Muhammadiyah (AUM) mencapai 3.370 TK, 2901 SD/MI, 1.761 SMP / MTs, 941 SMA/MA/SMK, 67 Pondok Pesantren, dan 167 perguruan tinggi. Pada sektor kesehatan tercatat sebanyak 47 Rumah Sakit (PKU), 217 Poliklinik, 82 klinis bersalin. Sementara di sektor ekonomi ada 1 bank syariah (saham Muhammadiyah 2,5 %), 26 BPR/BPRS dan 275 BMT/BTM, 1 Induk Koperasi BTM, 81 Koperasi Syariah, 22 Minimart dan 5 kedai pesisir. Demikian juga pada wilayah sosial, Muhammadiyah memiliki lebih 400 buah panti asuhan, rumah singgah dan lainnya. Takaran kasar total asset Muhammadiyah itu lebih dari Rp. 20 Triliun.

