Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-69 yang diperingati setiap 12 Juli menjadi sebuah evaluasi tersendiri bagi Muhammadiyah kepada pemerintah.
Menurut Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mukhaer Pakanna, pemerintah tidak konsisten dalam keberpihakannya terhadap koperasi. Dalam hal ini, dia mengkritisi dua kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).
Dalam penyaluran KUR ke masyarakat, lanjut Mukhaer, tidak tepat dilakukan oleh perbankan. Apalagi selama ini perbankan dengan mudah mengakses dana – dana murah dari pihak investor dan keuangan global. Hal ini berbeda dengan koperasi yang mengakses dananya dari para anggota.
“Maka dari itu, seharusnya pelaksana KUR adalah koperasi yang selama ini anggotanya adalah para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dengan adanya koperasi sebagai penyalur KUR, maka program KUR tidak terjadi “kanibalisasi” di pasar keuangan mikro antara koperasi dan perbankan,” katanya dalam siaran pers yang diterima MySharing, Senin (11/7).
Ia menilai, dengan adanya penyaluran KUR ke masyarakat selama ini, banyak koperasi dan Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) yang dirugikan, karena kalah bersaing dalam bunga dan margin bagi hasil. “Justru itulah adanya KUR yang ceruk pasarnya selama ini dimiliki oleh koperasi akan berpindah ke perbankan. Ini sangat berbahaya bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat,” papar Mukhaer.
Melihat realitas tersebut, MEK PP Muhammadiyah pun mendesak kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan KUR. MEK pun memberikan solusi terhadap KUR. “Yang benar adalah menyalurkan KUR melalui perbankan tapi pelaksananya adalah koperasi melalui linked program. Bukan perbankan secara langsung sebagaimana fakta yang ada selama ini. Lebih bagus lagi koperasi secara langsung yang mendapat subsidi penjaminan yang menyalurkannya,” tukasnya.