Kebijakan ekonomi pemerintah Jokowi jilid tiga mendapatkan tanggapan serius dari Muhammadiyah. Kebijakan Jokowi tersebut dinilai masih belum konkrit.
Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) PP Muhammadiyah, melihat, apa yang dilakukan oleh pemerintah belum masuk dalam agenda yang konkrit dalam penyelesaian masalah ekonomi yang selama ini dihadapi bangsa.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua MEK Bidang Kebijakan Ekonomi – Mukhaer Pakkanna, yang mengatakan, jika dianalisa di tahun 2015, pemerintah telah mengeluarkan beberapa paket kebijakan untuk menguatkan fundamental ekonomi. Mulai dari paket kebijakan untuk memperkuat rupiah (Maret 2015) hingga paket ekonomi pertama (Mei 2015), paket kedua (September 2015), dan paket ketiga (5 Oktober 2015). Pada paket pertama dan kedua, kebijakannya masih bersifat makro dan belum memiliki “daya pukul” dalam jangka waktu singkat, sehingga tidak efektif dalam mendongkrak fundamental ekonomi.
“Hal ini terbukti dengan nilai kurs rupiah masih terpental, IHSG masih kelimpungan, investor asing belum tertarik masuk, eksportir masih kebingungan menghadapi regulasi dan pasar internasional,” tegas Mukhaer.
Sementara paket ketiga (5 Oktober), lanjut Mukhaer, perangkat kelembagaanya untuk implementasi program masih fragile dan masih terkesan berorientasi pemihakan pada korporasi menengah dan besar. Untuk itu diperlukan pensikapan yang jelas terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah yang selama ini disebut stimulus.
Sementara disatu sisi terhadap pemihakan terhadap usaha mikro kecil dan mengengah (UMKM), Mukhaer menambahkan, tampaknya belum masuk agenda konkret. Padahal pelaku usaha sejatinya dan mampu menyelamatkan badai krisis adalah pada usaha UMKM, demikian Mukhaer.