Muhammadiyah: Paket Kebijakan Terbaru Tidak Pro Rakyat

Paket kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi- Jusuf Kalla terbaru, yang berupa 9 paket kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) dinilai sangat liberal dan syarat kepentingan importir.

“Jika pemahaman deregulasi Menteri Perdagangan (Mendag) – Thomas Lembong melakukan liberalisasi, (maka) jelas sekali jika Mendag tidak memahami paket kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi yang dikeluarkan hingga jilid V,” demikian peryataan Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah – Muhammad Nadrattuzaman Hosen dalam kajian ekonomi Muhammadiyah pekan ini.

Menurut Nadrattuzaman, deregulasi yang semestinya harus dikeluarkan oleh Mendag, adalah mendorong akselerasi eksportir untuk tumbuh dan berkembang, diantaranya adalah pemberian insentif-insentif bagi pelaku usaha berbasis ekspor. Dengan demikian akan berpengaruh besar terhadap keseimbangan neraca perdagangan nasional.

”Selama ini secara makro ekonomi, neraca perdagangan nasional lebih besar impor daripada ekspor dampaknya adalah terhadap nilai mata rupiah sebagai alat pembayaran semakin tertekan. Jika Mendag berorientasi terhadap liberalisasi dengan memperbesar impor, apa artinya kebijakan Jokowi yang berharap agar nilai rupiah bisa stabil. Ini sangat jelas Mendag keluar dari Nawacita,” tegas Nadrattuzaman.