Kedepan, diharapkan Muhammadiyah yang besar bukan organisasinya saja, tapi juga warganya yang banyak sejahtera dalam mengembangkan ekonomi.

Bahkan dalam Muktamar Muhammadiyah yang ke- 47 di Makasar Sulawesi Selatan pada tanggal 3-7 Agustus 2015 mendatang, Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah (MEK) – Abdullah Yazid menyatakan, akan menggelar secara khusus Focus Group Discussion (FGD) tentang pendirian lembaga usaha Muhammadiyah ini.
Menurut tokoh ekonomi Muhammadiyah yang ahli dalam bidang keuangan mikro tersebut, ada peluang besar potensi ekonomi yang bisa dikembangkan oleh Muhammadiyah tanpa harus support yang besar dari organisasi.
“Cukup Muhammadiyah membuat regulasi yang jelas terhadap keberadaan dari lembaga tersebut, maka secara operasional lembaga tersebut akan langsung bergerak. Apalagi corak pengembangan ekonomi Muhammadiyah adalah bersifat otonomi. Saya rasa keberadaan dari lembaga tersebut sesuai dengan kebutuhan warga Muhammadiyah di daerah-daerah,” papar Abdullaj Yazid dengan bersemangat.
Pengembangan ekonomi Muhammadiyah selama ini bertumpu pada kekuatan bisnis pendidikan dan rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara jumlah anggota dan warga Muhammadiyah yang ada selama ini jumlahnya sangat besar dan memiliki potensi ekonomi yang bisa digunakan dalam menopang gerakan dakwah.
“Hadirnya lembaga usaha milik anggota Muhammadiyah sebagai koordinator bisnis, akan menjadikan peluang pengembangan bisnis di berbagai daerah. Hal ini akan mendukung segala macam kebutuhan ekonomi warga Muhammadiyah dan masyarakat menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA),” tegas Abdullah Yazid.
Keberadaan dari lembaga usaha Muhammadiyah tersebut, lanjut Abdullah Yazid, akan menumbuhkan lembaga lembaga konsultan bisnis, kontraktor pembangunan, lembaga pengawasan, lembaga sertifikasi, lembaga perlindungan konsumen. Fenomena ini akan menumbuhkan ekonomi warga Muhammadiyah.
Abdullah Yazid mengakui, saat ini banyak inovasi-inovasi warga Muhammadiyah dalam pengembangan ekonomi yang bisa disinergikan dengan kepentingan Muhammadiyah. Tapi dengan tiadanya lembaga adhoc serta regulasi yang menjadi keputusan Muhammadiyah, menjadikan inovasi-inovasi ekonomi tersebut belum mampu terimplementasikan.
“Karena itu, di forum muktamar Muhammadiyah besok, gagasan ini harus dikemukakan, sehingga kedepan Muhammadiyah yang besar bukan organisasinya saja, tapi juga warganya yang banyak sejahtera dalam mengembangkan ekonomi,” demikian tegas Abdullah Yazid – Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah (MEK) menutup pembicaraan.

