Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) PP Muhammadiyah baru-baru ini menanggapi paket kebijakan ekonomi jilid ketiga Pemerintah Jokowi.
MEK Muhammadiyah menilai, paket kebijakan ekonomi ketiga tersebut masih belum konkrit dalam menyelesaikan persoalan ekonomi bangsa Indonesia.
Untuk itu, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah melalui Wakil Ketua MEK Bidang Kebijakan Ekonomi – Mukhaer Pakkanna, menyatakan, bahwa pihaknya mengusulkan kepada pemerintah agar melakukan arah kebijakan yang menyangkut pada tiga hal.
“Pertama, penguatan lembaga keuangan mikro, terutama yang berorientasi di perdesaan. Perlu ada regulasi untuk menjaga kesinambungan arus kesehatan finansial LKM (terutama bagi BMT/BTM) yang murah akan mereka berhadap langsung dengan nasabah grass root,” ujar Mukhaer.
- Masjid Al-Ikhlas PIK Dibuka, Usung Islamic Classical Architecture Padukan Keindahan, Kesederhanaan dan Kekhusyukan
- CIMB Niaga Perkuat Literasi dan Inklusi Keuangan Pelajar di 2026
- “D-8 Halal Expo Indonesia 2026”, Tegaskan Komitmen Indonesia dalam Mendorong Ekonomi Halal
- BSI Catat Penjualan Emas Tembus 2 Ton, Nasabah Nikmati Kenaikan Harga
Kemudian lanjut Mukhaer, langkah kedua adalah penguatan basis ekonomi rumah tangga, terutama kaum perempuan. Untuk mengurangi dampak kemiskinan, alokasi pembiayaan atau modal usaha perlu difokukan pada nasabah perempuan.
Sementara yang ketiga, menurut Mukhaer adalah, penguatan ekonomi rumah tangga pertanian, nelayan (pesisir), dan kelompok usaha rentan (mikro).
“Dengan arahan yang demikian, kami menyakini pemerintah mampu memberikan terobosan untuk keluar dari permasalahan ekonomi bangsa saat ini,” demikian tutup Mukhaer – Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah.