Kongres ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi umat.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar Kongres Ekonomi Umat bertajuk “ Arus Baru Ekonomi Indonesia,” pada 22-24 April 2017.
Ketua MUI Bidang Ekonomi Lukmanul Hakim mengatakan, kongres ini diselenggarakan untuk mengurangi kesenjangan serta mendorong laju perekonomian bangsa.
“MUI fokus bagaimana bisa mendorong atau bersinergi dengan pemerintah dalam mengurangi kesenjangan,” ujar Lukman di Jakarta, akhir pekan lalu,
Lukman menjelaskan, dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jumat (31/3) dibahas sejumlah kesenjangan-kesenjangan yang muncul di dalam masyarakat. Kesenjangan yang ada, dikhawatirkan dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mengganggu laju perekonomian bangsa dan dapat menciptakan konflik di masyarakat.
Salah satu topik yang dibahas yakni terkait networking atau jejaring yang saling memberikan keuntungan antar elemen bangsa di dalam kelompok-kelompok ekonomi. Adapun jejaring yang dimaksud, yaitu jejaring antara kelompok ekonomi mikro, kecil dan menengah dengan kelompok ekonomi besar. “Kami juga sampaikan adanya keberpihakan regulasi yang kemudian nanti akan ditindaklanjuti oleh pemerintah dan juga akses dan ruang kepada kelompok-kelompok masyarakat,” jelas Lukman..
Menurutnya, untuk menggerakkan ekonomi bangsa, perlu dilakukan optimalisasi sumber daya alam dan juga sumber daya manusia (SDM). Lukman menilai, kebijakan Presiden Jokowi sejalan dengan konsep kongres ekonomi umat ini.
Kongres ekonomi umat ini diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 500 peserta dari berbagai elemen bangsa, seperti perguruan tinggi, instansi pemerintah, pondok-pondok pesantren, pelakuk bisnis, dan ormas-ormas Islam.
“Kongres ini akan membahas bagaimana perekonomian bangsa ini, sebagaimana mempererat kesatuan bangsa, ada dalam bingkai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Kebhinnekaan,” ungkap Lukman.
Lukman menuturkan, untuk mengawali rekomendasi hasil dari kongres tersebut, termasuk regulasinya, maka akan terlebih dulu dibentuk komite nasional ekonomi umat yang diusulkan kepada presiden Jokowi.
“Jadi, yang mengawal bahwa seperti tadi ada regulasi, kemudian juga ada networking jejaring antara kelompok-kelompok pengusaha kecil dan pengusaha besar termasuk juga dengan ormas-ormas yang belum pengusaha,” pungkas Lukman.