Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap ada damai di Papua, tidak ada lagi konflik agama. MUI pun mendesak pemerintah segera menangkap otak intelektual kasus Tolikara.
Bahas kasus Tolikara, MUI mengundang petinggi negara, untuk berdiskusi di kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (28/7). Adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Edhy Purdijanto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti, dan Kepala BIN Sutiyoso.
Namun demikian dari pantauan MySharing, para pejabat negara tersebut tidak hadir, yang terlihat hanyalah utusanya. Rapat kasus Tolikara yang digelar di lantai dua kantor MUI Pusat ini pun tertutup.
Dari informasi yang didapat, bahwa dalam rapat tersebut terjadi ketegangan beda pendapat terkait masjid dan mushola yang dibakar di Tolikara pada saat umat Muslim melaksanakan shalat Idul Fitri, Jumat 17 Juli 2015.
Wakil Ketua MUI KH Ma’ruf Amin saat ditemui usia rapat mengatakan, MUI mengundang enam pejabat tinggi negara Tolikara untuk membahas kasus Tolikara. Namun yang datang hanya empat menteri, dengan mengutus bawahanya, yaitu Asops Kapolri Irjen Pol Unggung Cahyono, Deputi II BIN Mayjen TN Ervi Triassunu, Direktur Perlindungan Kementerian Sosial Syahbudin, dan Deputi I Kemenpolhukam. “Kami diskusi kasus Tolikara, menghimpun informasi kondisi Papua secara menyeluruh,” kata Ma’ruf kepada MySharing, Selasa (28/7).
MUI, kata Ma’ruf, mendorong pemerintah agar masalah Papua itu ditangani lebih serius lagi bahwa disamping hubungan antar agama adalah masalah kedaulatan NKRI, masalah kesejahteraan dan sebagainya. “Dari rapat hari ini, pemerintah akan melakukan satu langkah kordinasi kearah lebih baik lagi. MUI siap untuk bergabung dalam rangka kedaulatan NKRI,” ujarnya.
Terkait perbedaan pendapat MUI dan para pejabat pemerintah tentang temuan masjid dan mushola yang dibakar. Ma’ruf Amin mengatakan, tim investigas MUI telah menemukan informasi bahwa masjid dan mushola dibakar. “Nah, menurut pemerintah lewat rapat hari ini bukan dibakar tapi terbakar. Yang dibakar itu toko, sedangkan masjid dan mushola terbakar,” katanya.
Namun demikian, tegas Ma’ruf, MUI tidak mempermasalahkan persoalan beda pendapat tersebut. Karena menurutnya, yang terpenting adalah pemerintah untuk segera memproses secara obyektik dan transparan, ditindak secara hukum para pelaku dan aktor intelektual yang pernah disebut Kapolri.
Ma’ruf menyampaikan, dari laporan Asops Kapolri, sudah ada dua orang tersangka yang ditahan, dan dalam waktu dekat akan ada empat orang lagi. Tapi ini masih dalam proses karena terkait ada orang yang memiliki dua kewarganegaraan. MUI minta semua itu diteruskan, penanganggan secara menyeruh kedepan harus disiapkan secara konferehensif dan terprogram.
“Kami ingin ada damai di Papua dan tidak ada konflik agama di sana. Semua agama bisa berdakwah dengan aman di Papua. Oleh karena itu, MUI siap mendukung langkah pemerintah untuk kedaulatan NKRI,” tukas Ma’ruf.
Sementara itu, Asops Kapolri Ijen Pol Unggung Cahyono mengatakan, bahwa kunjungannya ke MUI adalah membahas dan menginformasikan kondisi Tolikara pasca penyerangan pada Jumat 17 Juli lalu.
Menurutnya, kondisi di Kabupaten Kaburaga, Tolikara Papua sudah kondusif, aktivitas masyarakat sudah berjalan normal dan penjagaan juga lebih diperketat. “Secara umum kondisi Tolikara sudah kondusif,” kata Unggung kepada MySharing.
Ia menegaskan, untuk menjaga agar insiden tidak meluas, Kapolri telah menginstruksikan jajaran Polda di seluruh daerah untuk berkoordinasi dengan pemuka agama, termasuk ormas Islam.
“Kami juga telah menangkap dua orang tersangka yaitu HK dan JW. Kami akan memproses empat orang saksi lagi. Mereka belum jadi tersangka. Ini juga kami laporkan ke MUI,” tutup Unggung sambil bergegas pergi naik ke mobilnya.