Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap presiden Joko Widodo memberikan bukti nyata untuk mengutamakan aspirasi umat Islam dan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.
Setelah ditetapkan sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 22 Juli lalu, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, hari ini, Senin (20/10) telah dilantik di gedung MPR. Pasangan nomor urut satu ini telah resmi menjadi presiden dan wakil presiden RI ke 7 periode 2014-2019.
Dalam pelantikan itu, Jokowi pengucapkan sumpah jabatan dan berpidato yang disaksikan langsung oleh rakyat Indonesia lewat layar kaca televisi. Rangkaian kata pidato Jokowi sungguh menakjubkan dengan berbagai gagasan yang diharapkan bukan hanya janji tapi pembuktian nyata kinerjanya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Pusat (Wasekjen MUI) Dr. H. Amirsyah Tambunan M.A. , menilai pidato Jokowi sebagai presiden RI sangat bagus dengan berbagai gagasan untuk memakmuran Indonesia. Pun demikian, Amirsyah menyatakan harapannya kepada pasangan presiden dan wakil presiden Jokowi dan JK agar terus menjalankan janji yang tertuang dalam wacana ketika kampanye sebelum akhirnya mereka terpilih. “Harapan ke depan, semua janjinya ketika kampanye dilakukan dengan baik,” kata Amirsyah, kepada MySharing saat ditemui di kantor MUI Jakarta, Senin (20/10).
Lebih lanjut Amirsyah menuturkan, saat kampanye Jokowi kerap melontarkan janji akan mengutamakan aspirasi umat Islam. Mengucap hambalah dan shalawat pun dengan berbagai pembuktian ke Islaman begitu menyakinan rakyat. Namun yang lebih baik dan penting adalah seberapa jauh Jokowi dan jajaran pemerintahnya menyerap dan menghormati aspirasi umat Islam dalam menjalankan agamanya dengan kaffah dalam bingkai NKRI dan konstitusional di jamin UU 45. “Kami bukan minta janji, tapi bukti kinerja Jokowi . Kedepan program-programnya harus dilakukan dengan langkah strategis dan konkrit, termasuk pengembangan ekonomi syariah” tandas Amirsyah.
Sementara Pengamat Ekonomi Syariah, Agustianto, menyatakan dalam dua periode pemerintah SBY, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia masih belum meningkat. Begitu pula saat pemerintahan Gus Dur dan Megawati. Padahal presiden SBY, melalui Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) mencanangkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Namun nyatanya hanya retorika tanpa pendukungan penuh dalam upaya pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Padahal diharapkan bisa berkembang seperti Malaysia ada MIFC (Malaysia Islamic International Financial Centre). “Pemerintahan SBY tidak punya kebijakan khusus untuk mengembangkan ekonomi syariah seperti di negara Malaysia. Semua wacana hanya retorika tanpa didukung aksi nyata,” kata Agustianto saat dihubungi MySharing, Senin (20/10).
Agustianto berharap pada pemerintahan Jokowi –JK, pengembangan ekonomi syariah Indonesia bisa terwujud. Untuk itulah, para pengiat ekonomi syariah, termasuk perguruan tinggi yang ada studi ekonomi syariah harus bekerja keras menyakinkan Jokowi untuk membentuk komite khusus keuangan syariah, seperti di negara Malaysia dan Timur Tengah. “ Ada harapan pada Jokowi. Tapi tergantung para pengiat ekonomi syariah menyakinkan Jokowi. Apalagi orang-orang di sekeliling beliau itu memiliki persepsi berbeda tentang industri keuangan syariah ini,” pungkasnya.