Majelis Ulama Indonesia (MUI) disebut telah memasuki ranah politik lantaran pernyataan sikapnya terhadap Ahok. Hingga serangan terhadap MUI pun bertubi-tubi.
Sebuah petisi pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mencuat di laman change.org. Petisi ini muncul setelah MUI mengeluarkan penyataan resmi yakni Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah melakukan penghinaan terhadap Al-Qur’an dan ulama.
Pernyataan resmi itu disampaikan setelah MUI melakukan Rapat Pimpinan (Rapim) di kantor MUI Pusat, Jalan Proklamasi No. 55 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/10).
Sontak pernyataan sikap MUI itu menuai pro dan kontra. Umat Islam dan para ulama berang atas penistaan agama yang dilakukan Ahok. Namun, beda dengan Nusron Wahid. Sang pembela Ahok ini, dalam acara Indonesia Lawyer’s Club (ILC) di salah satu TV swasta, pada Selasa malam (11/10) berpendapat sendiri soal surat Al Maidah ayat 51, yang disebut tidak berkaitan dengan politik. Selain itu, Nusron juga menyebutkan karena Indonesia adalah negara Pancasila, maka Muslim dan non Muslim punya hak sama menjadi pemimpin.
Kisruh ini bermula dari kunjungan Ahok ke Kepualaun Seribu. Kala itu, Ahok menyampaikan pandangan sendiri soal tafsir surat Al Maidah ayat 51, yang sebagian Muslim menegaskan pentingnya memilih pemimpin yang beragama Islam.
Kata Ahok di hadapan warga ketika itu, “Bapak Ibu nggak bisa memilih Saya. Iya kan? Dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 dan macam-macam itu. Itu hak bapak ibu. Ya, jika Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena ‘saya takut masuk neraka’, dibodohin gitu ya, ya nggak apa-apa.”
Ucapan tersebut berefek panjang, karena Ahok melakukan penistaan agama, diucapkan ketika berkampanye pula. “Yang paling tahu kandungan surat Al-Maidah ayat 51 adalah Allah dan Rasulullah Muhammad saw,” kata Nusron.
Tak hanya Nusron yang protes, tapi juga petisi bubarkan MUI muncul dalam sebuah laman. Petisi yang telah ditandatangani lebih dari 10 ribu pendukung itu ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Lalu Bagaimana Tanggapan MUI?
“Santai aja. Salah apa MUI, salah apa?,” jawab Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin saat ditanya mengenai petisi pembubaran MUI usia pembukaan INDHEX 2016 di Jakarta International Expo (JIE) Kemayoran, Kamis pekan lalu.
Ma’ruf menyadari, pasca keluarkan sikap keagamaan MUI yang menyimpulkan Ahok telah melakukan menghina Al-Quran dan ulama, mendapatkan serangan bertubi-tubi. Antaranya lain adalah tuduhan MUI telah berpolitik.
”Katanya MUI berpolitik? Siapa bilang? MUI nggak pernah berpolitik, justru Ahok masuk wilayah agama yang bukan wilayah dia. Itu wilayah MUI. Makanya orang ribut, gimana MUI termasuk media nanya terus,” ungkap Ma’ruf.Ma’ruf meluruskan. Menurut Ma’ruf, sejatinya pernyataan Ahok di Kepualaun Seribu tentang surat Al Maidah ayat 51 itulah yang telah memancing keributan. Ujungnya, hampir semua kalangan menanyakan hal tersebut kepada MUI. Sehingga MUI harus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu.
”Saya katakan itu kebalik, bukan MUI masuk wilayah politik, tapi Ahok yang masuk wilayah agama. Bukan MUI yang bikin gaduh, tapi Ahok yang menimbulkan kegaduhan,” tegas Ma’ruf.
[bctt tweet=”Justru, MUI mengendalilan kegaduhan supaya tersalur dengan bagus” username=”my_sharing”]
MUI, lanjut Ma’ruf, berusaha mengendalikan kegaduhan itu supaya tidak disikapi dengan cara-cara kekerasan dan main hakim sendiri. MUI kemudian mengarahkan agar kasus tersebut diselesaikan secara beradab melalui proses hukum.
”Jangan ada kekerasan. Jadi justru, MUI mengendalilan kegaduhan supaya tersalur dengan bagus. Alhamdulilah bagus kan?,” tukasnya.
MUI Dapat Tekanan Politik
Ma’ruf menegaskan tidak ada intervensi dari pihak manapun ihwal sikap resmi MUI terkait pernyataan Ahok yang telah menghina Al-quran dan ulama.
”Tidak ada hubungannya dengan berbagai masalah hirik pikuk di luar, tidak ada tekanan, intervensi, dalam keluarkan sikap MUI. Itu pernyataan sikap MUI sudah matang, sudah final. Nah prosesnya terserah sekarang masalahnya ada di tangan polisi, ada di wilayah ahli hukum kompetensinya,” ujarnya.
Kalau kemudian, pihak kepolisian lamban memprosesnya, dan umat mendemo besar-besaran menuntutk sikap keadilan ditegakkan. Ma’ruf berpendapat, bahwa MUI tidak pernah mengarahkan umat untuk berdemo. Karena MUI menilai demo itu tidak perlu dilakukan, karena MUI sudah penyataan sikap.
Tapi demo itu dibenarkan oleh undang-undang dan haknya masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. ”Ya kita bilang silahkan tapi dijaga jangan sampai anarkis. Jangan sampai ada kerusakan atau konflik. Kan kemarin ratusan pendemo juga tertib. Alhamdulilah saya lega sekali,” tegas Ma’ruf.
Lalu kalau kemudian Sementara Aliansi Gerakan Selamatkan Jakarta (GSJ) dengan ”Aksi Bela Islam” akan menggelar aksi besar-besar pada Jumat 4 November 2016.
Aksi Bela Islam pada 4 November 2016 mendatang akan dilakukan setelah shalat Jumat long mach dari Masjid Istiqlal ke Istana Presiden RI. ”Demo ini soal umat, bukan soal MUI. Demo kan juga diatur UU, masyarakat berhak aspirasi, harus tertib tidak boleh anarkis,” pungkas Ma’ruf.