Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah segera menerbitkan Undang-Undang (UU) Kerukunan Umat Beragama. UU ini adalah payung hukum positif toleransi beragama.
Ketua MUI Bidang Hukum dan Undang-undang Basri Bermanda mengatakan undang-undang Kerukunan antar Umat Beragama sangatlah penting. Pasalnya, tegas Basri, UU tersebut adalah payung hukum yang harus dipatuhi.
“ UU itu kan payung hukum, jadi kalau misalkan ada tindakan di luar U, ada konsekuensi dan hukumnya,” kata Basri kepada MySharing, saat ditemui usai konferensi pers di kantor MUI Pusat Jakarta, Rabu (22/7).
Menurutnya, apabila terdapat UU, maka semua pihak terlibat dan wajib mematuhinya. Dengan demikian tidak ada lagi istilah saling menuduh. Semisalnya ini umat Islam begini, umat Kristen begini dan lain sebagainya yang menimbulkan konflik toleransi beragama.
- “Hijrah Lebih Bermakna” Refleksi Perjalanan Panjang 34 Tahun Bank Muamalat
- Fauzi Arfan Resmi Terpilih sebagai Ketua Umum AASI 2026–2029
- Milad ke-34, Bank Muamalat Perkuat Sinergi Filantropi: Renovasi Masjid-Musala di Wilayah Bencana Sumatera
- Milad ke-34, Bank Muamalat Teguhkan Komitmen Tumbuh Bersama dan Memberi Manfaat
Lebih lanjut ia menyampaikan, bahwa semua orang dibebaskan memeluk agamanya masing-masing dan melaksanakan perintah agamanya. Maka, kata Basri, adanya UU kerukunan antar umat beragama itu sangat penting untuk segera diterbitkan, karena merupakan payung hukum yang membuat semua pemeluk agama tenang dalam menjalanka n ibadahnya masing-masing. “Adanya UU itu menjadi wilayah hukum positif yang bisa kita pegang bersama,” papar Basri.