[sc name="adsensepostbottom"]
Kiprah organisasi ini tidak perlu diragukan lagi baik di tingkat nasional maupun international.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Al Ittihadiyah menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang berlangsung dua hari tanggal 26-27 Januari 2018 di Hotel Sahira, Bogor, Jawa Barat.
Acara ini juga sekaligus sebagai ajang tasyakuran atas perjalanan Al lttihadiyah yang pada 27 Januari 2018 genap memasuki usia ke 83 tahun.
Ketua Umum DPP Al lttihadiyah, Lukmanul Hakim menyatakan, Mukernas DPP Al lttihadiyah yang dihadiri lengkap oleh pengurus pusat dan daerah akan membahas program kerja dan strategi implementasi.
Lukman berharap Mukernas yang berlangsung selama dua hari tersebut dapat menghasilkan pernyataan sikap dan rekomendasi strategis berkaitan dengan masalah keumatan dan kebangsaan. Antara lain terkait masalah Lesbian, Gey, Biseksual dan Transgender (LGBT), penistaan agama, aliran kepercayaan yang masuk dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), reformasi agrarian hingga kepemimpinan nasional.
Selain isu-isu aktual tersebut, Mukernas Al lttihadiyah juga akan membahas hal-hal penting lainnya. “Al lttihadiyah mengusung tiga pilar perjuangan, yakni bidang pendidikan, ekonomi dan kaderisasi. Pada bidang pendidikan, Al lttihadiyah telah memiliki lembaga pendidikan baik formal maupun informal, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia,” kata Lukman dalam sambutannya.
Sedangkan di bidang ekonomi, lanjut dia, sebagai tindak lanjut dari Kongres Ekonomi Umat MUI, Al’ lttibadiyah sedang merintis lembaga ekonomi di berbagai daerah. Misalnya, toko ritel Lembaga Ekonomi Umat (Leu-Mart), bekerja sama dengan koperasi syariah dan Lembaga Ekonomi Umat MUI, penjualan berbasis daring bekerja sama dengan Lejel Home Shoping, Korea Selatan.
Ada pula Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), dengan menggandeng beberapa lembaga keuangan, pengembangan agribisnis program domba nasional di Jonggol, Jawa Barat, bekerja sama dengan korporasi nasional Medco Group. Juga program penanaman kacang tanah nasional di Jambi bekerja sama dengan Garuda Food hingga pembukaan lahan sawit di Sumatera yang kelak akan dihimpun melalui wadah koperasi.
Sementara itu di bidang kaderisasi dan dakwah, Lukman mengharapkan agar tokoh-tokoh nasional pada sepuluh tahun mendatang, berasal dari pengkaderan DPP Al lttihadiyah. Program pengkaderan DPP Al lttihadiyah diarahkan untuk membentuk calon pemimpin muda yang professional, berakhlak baik dan mampu membawa lndonesia ke kancah persaingan global di berbagai bidang.
“Bagi Al lttihadiyah, kaderisasi kepemimpinan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses membentuk calon pemimpin bangsa di masa depan yang berintegritas dan berakhlakul karimah,” tegas Lukman.
Seiring dengan perkembangan teknologi, untuk memfasilitasi dan memudahkan pengelolaan keanggotaan, sejak setahun lalu Al lttihadiyah telah mengimplementasnkan teknologi informasi. Untuk keanggotaan, misalnya kata dia, , telah tersedia Aplikasi Alittihadiyah-Ku di Playstore platform Android sebagai aplikasi basis data anggota Al lttihadiyah. Selain itu aplikasi ini juga merupakan salah satu startup bagi pengembangan ekonomi dan bisnis di lingkungan Al lttihadiyah.
Disampaikan Lukman, berdasarkan catatan sejarah, dalam usianya yang ke 83 tahun, DPP Al Ittihadiyah telah melewati perjalanan panjang, bahkan lebih tua dari perjalanan kemerdekaan bangsa ini. Paling tidak telah berada pada 4 (empat) zaman, yaitu fase kolonial Belanda (1935 -1945), fase penjajahan Jepang (1942-1945), fase kemerdekaan (1945-1998), dan fase reformasi (1998-2018).
“Kiprah organisasi ini tentu tidak perlu diragukan lagi baik di tingkat nasional maupun internasional,” tegas Lukman.
Di dalam negeri, kata dia, beberapa peran penting diantaranya ikut serta dalam setiap musyawarah organisasi lslam dan musyawarah alim ulama tingkat nasional dan regional. Al lttihadiyah merupakan pencetus ide atau pemrakarsa dibentuknya lembaga permanen dengan nama Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Senayan, Jakarta pada tahun 1972 yang diselenggarakan oleh PTDI.
“Usulan Al lttihadiyah itu didukung oleh utusan dari beberapa daerah. Tiga tahun kemudian yakni pada tahun 1975, barulah secara resmi didirikan MUI dalam suatu musyawarah alim ulama se-lndonesia,” ungkap Lukman.
Di level dunia, jelas dia, Al lttihadiyah telah pula ikut serta dalam KIAA (Kongress Islam Asia Afrika) di Bandung pada tahun 1965. Ikut serta dalam Kongres Islam intemasional tentang kependudukkan (Islamic International Congress on Pupulation), pada awal tahun 1989 di Lhok Semawe, Aceh, dihadiri oleh 43 utusan Negara Islam dan seluruh dunia. Ikut serta dalam SEASA (South East Asean Syari’ah Law Association). Yaitu, Perhimpunan Ahli Hukum Sara Islam Asia Tenggara, yang sudah bersidang di Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura dan Sri Langka.
Hingga saat ini, organisasi yang didirikan oleh K. H Ahmad Dahlan, seorang tokoh ulama Medan terkemuka yang juga alumnus Al Azhar, Mesir ini masih terus berkhidmat melalui beberapa program kerjanya.
“Anggota Al lttihadiyah terdiri dari beragam macam latar belakang pendidikan, keahlian, katakter maupun haluan poiltlk. Perbedaan tersebut tidak harus membuat organisasi terpecah namun justru saling menguatkan,” pungkasnya.