Literasi keuangan masyarakat Indonesia masih di bawah Thailand dan Singapura.
Kegiatan literasi keuangan Danamon berlabel “Pojok BISA” di 9 kabupaten/kota di berbagai daerah di tanah air.Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan, saat ini masih ada puluhan juta masyarakat Indonesia yang tidak bisa mengakses layanan keuangan atau belum dapat mengakses karena beberapa hal. Diantaranya adalah karena faktor penyebaran lembaga jasa keuangan yang belum merata, struktur geografis dan populasi yang menyebar dan ketiadaan agunan yang terkadang menjadi isu lembaga keuangan.
Di sisi lain, literasi keuangan juga masih rendah. Dalam survei OJK pada 2013 menggambarkan literasi keuangan khususnya di daerah pedesaan dan terpencil sebesar 21,4 persen dan baru 22 persen dari masyarakat Indonesia berumur di atas 17 tahun yang melek keuangan dan pemanfaatan terhadap lembaga jasa keuangan juga relatif masih terbatas.
Menurut Muliaman, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia. Berdasar survei Bank Dunia pada 2014 diperkirakan setidaknya ada 2 miliar orang di dunia ini tidak punya akses terhadap lembaga jasa keuangan formal dan sebagiannya adalah masyarakat berpenghasilan rendah.
“Berdasar survei itu enam persen diantaranya tinggal di Indonesia, yang berada di peringkat tiga besar di dunia setelah India dan Cina. Tentu hal ini kurang menguntungkan bagi peningkatan kesejahteraan karena tingkat kesejahteraan masyarakat akan sejalan dengan tingkat melek keuangan, akses keuangan dan pengetahuan yang memadai karena itu kebutuhan pengembangan keuangan mikro dan keuangan inklusif menjadi penting,” paparnya.
Melalui Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi (OJK Proksi), ia pun berharap dapat lebih mendorong keuangan mikro dan inklusi keuangan di Indonesia dan menyamai persentase masyarakat melek keuangan di negara jiran. “Di Thailand masyarakat melek keuangan mencapai 89 persen dan Singapura sudah 98 persen. Jadi kami ingin kejar Thailand yang sudah 89 persen dalam 2-3 tahun ini. Apalagi nanti kalau program pemerintah ada kewajiban untuk membuka rekening dan peserta BPJS harus punya rekening, itu akan mempercepat,” pungkas Muliaman.