Saat ini adalah waktu yang tepat untuk menampilkan Islam yang modern dalam ekonomi.
Wacana terkait pendirian bank BUMN syariah telah mengemuka cukup lama, namun hingga kini belum ada yang terealisasi. Memanfaatkan momen ghirah keislaman masyarakat yang sedang meningkat belakangan ini, pengamat ekonomi syariah M Gunawan Yasni menuturkan, sekarang saat yang tepat untuk mendirikan bank BUMN syariah.
Aksi Bela Islam yang terlaksana pada 4 November 2016 dan 2 Desember 2016 silam telah mengundang begitu banyak perhatian massa, terutama massa Islam. Dari aksi tersebut kemudian bermunculan ide untuk memperkuat ekonomi ummat, mulai dari mendukung bisnis wirausahawan muslim hingga memindahkan dana ke bank syariah.
Menurut Gunawan, pembentukan bank BUMN syariah saat ini sangat diperlukan. “Jadi menangkap animo besar umat Islam yang ingin menarik dana-dananya dari bank konvensional dan membuka rekening bank syariah terutama pasca 411, 212 dan berikutnya,” ujarnya kepada MySharing, Rabu (14/12).
- DPLK Syariah Muamalat Layani Program Pensiun Penggiat Masjid Tazkia Islamic Center
- CIMB Niaga Luncurkan OCTO untuk Pejuang Mimpi, Permudah Kelola Keuangan hingga Kejar Mimpi
- BCA Syariah Gelar Journalist Writing Competition 2026, Dorong Jurnalis Angkat Cerita Inspiratif Ekonomi Syariah
- CIMB Niaga Gelar Kejar Mimpi FEST 2026, Ajak Generasi Muda “Berani Tersesat, Temukan Mimpimu”
Ia mengatakan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk menampilkan Islam yang modern dalam ekonomi. Menurutnya, bank BUMN seperti BTN pun perlu diupayakan untuk dikonversi menjadi bank BUMN syariah karena memiliki produk yang bisa disesuaikan dengan prinsip syariah.
“Bank-bank syariah yang anak-anak perusahaan bank BUMN jalan terus. Namun, kita harus upayakan konversi BTN full ke syariah karena bank BUMN tersebut sangat mudah dan mungkin dikonversi ke syariah. KPR dan pembiayaan konstruksi-nya dengan bunga yang nyaris tetap sangat mudah di-murabahah-kan. Yang perlu didorong untuk ini adalah pemegang saham utama BTN dan pengurus BTN (direksi, komisaris dan officer). Pemegang saham utamanya pemerintah melalui kementerian BUMN,” kata Gunawan.

