Permasalahan utama dalam pembangunan, khususnya di tengah gejolak ekonomi adalah kendala pembiayaan. Pembangunan infrastruktur dianggap salah satu kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi berkesinambungan. Sehingga upaya mencari jalan dan bentuk pembiayaan menjadi penting.
Demikian hal tersebut merupakan intisari dari konferensi internasional yang diadakan oleh Bank Indonesia (BI) dan Dana Moneter Internasional (IMF), pada hari ini (Rabu, 2 September 2015), yang bertema “The Future of Asia’s Finance”.
Gubernur Bank Indonesia – Agus D.W Martowardojo, dalam konferensi ini menegaskan keseriusan Pemerintah RI dalam membangun infrastruktur dan konektivitas antar daerah. Menurut Agus, tentunya hal ini membutuhkan pembiayaan yang besar, yang telah diupayakan melalui berbagai langkah, antara lain seperti pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sehingga memberi ruang fiskal yang cukup, hingga kerjasama dalam skema private public partnership (PPP).
“Satu bentuk tantangan perekonomian adalah sulitnya mendapatkan pembiayaan guna mengatasi celah pembiayaan infrastruktur (infrastructure gap). Selain itu, peran pendalaman pasar keuangan (financial deepening) dan inklusi keuangan (financial inclusion) juga penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih luas dan inklusif. Konferensi hari ini diharapkan dapat memberi masukan, kontribusi, dan solusi, atas berbagai masalah tersebut,” demikian papar Agus.
Sementara itu, Direktur Pelaksana IMF – Christine Lagarde, memberikan apresiasi kepada Indonesia atas upayanya menjaga stabilitas perekonomian dalam kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
“Kebijakan ekonomi harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara, sehingga tidak bisa disamakan. Namun secara garis besar, ada lima hal yang perlu tetap dijaga dalam kondisi saat ini, yaitu: pertama, memperkuat baris pertahanan pemerintah melalui kebijakan fiskal; kedua, mengendalikan pertumbuhan kredit agar tidak terlalu berlebihan; ketiga, menjaga fluktuasi nilai tukar; keempat, menjaga kecukupan cadangan devisa, dan kelima, membangun pengawasan dan pengaturan sektor keuangan yang solid,” jelas Christine Lagarde panjang lebar.
Untuk itu, Lagarde mengingatkan, pentingnya Pemerintah di setiap negara berpegang pada 4-I, yaitu Inovasi, Integrasi, Infrastruktur, dan Inklusifitas.