Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meninjau aktivitas para pedagang yang sebagian besar merupakan penerima pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Pasar Besar Malang pada Kamis (04/01/2018).
“Presiden menginginkan pembangunan dapat dinikmati langsung oleh masyarakat, misalnya infrastruktur yang langsung dinikmati masyarakat, listrik masuk ke desa. Khusus untuk UKM yang mayoritas pelakunya adalah Usaha Kecil dan Menengah, pemerintah ingin agar manfaat pembangunan langsung dinikmati masyarakat,” kata Menkeu saat menjelaskan latar belakang pembiayaan/kredit UMi.
Lanjut beliau menjelaskan “Pemerintah telah melakukan uji coba program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di 21 daerah kabupaten/kota se-lndonesia, dari Aceh hingga Sorong.Pembiayaan UMi bertujuan agar program-program pemerintah bersinergi dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Program ini melengkapi program lain yang telah berjalan dalam rangka mencapai kemandirian usaha bagi masyarakat miskin.”
“Pembiayaan UMi merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah. Mereka selama ini belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemberian untuk UMi berupa bantuan pembiayaan paling banyak Rp 10 juta per nasabah,”Papar Sri Mulyani
“Jumlah usaha mikro di lapisan ini cukup signifikan, mencapai lebih dari 44 juta usaha atau sekitar 72,1 persen dari jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara nasional. Untuk menjangkau target tersebut, pembiayaan melalui lembaga perbankan tidak dapat dilakukan karena tidak memungkinkan secara aturan hukum perbankan.”Ujar Sri Mulyani
“Bagaimana kita bisa menyalurkan dana kepada para pelaku usaha, ke pengusaha kecil. Tadi yang saya lihat jual ayam, ada yang tadi jualan sendal, ada yang jualan es degan. Tadi itu dia butuhnya sudah 5 juta maksimum 10 juta, bahkan ada yang 3 juta pinjamnya bisa 4-5 bulan dan diputer,” ungkap Menkeu yang sebelum acara dimulai juga menyempatkan diri berbincang dengan beberapa pedagang di Pasar Besar kota Malang.
Dalam menjalankan program pembiayaan ultra mikro, Pemerintah menunjuk Pusat lnvestasi Pemerintah (PIP), yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan, untuk berperan sebagai koordinator dana ( coordinated fund) yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada usaha produktif melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumber pendanaan lainnya adalah melalui
kontribusi pemerintah daerah dan lembaga-lembaga keuangan, baik domestik maupun global.Pembiayaan UMi bukan merupakan bantuan sosial atau subsidi, melainkan dana bergulir. Ada tiga hal yang membedakan pembiayaan UMi dengan program lain, termasuk Kredit Usaha Tani (KUT).
Pertama, pemanfaatan teknoloqi informast sebagai sarana Transaksi untuk menqawal ketepatan sasaran. Kedua, program pendampingan kepada para debitur untuk mengawal keberlangsungan dalam menjalankan usahanya. Ketiga, kemudahan dalam pemberian kredit untuk menjamin kecepatan pemberian pembiayaan.
Pembiayaan UMi merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inklusi keuangan. Model pembiayaan UMi menyasar usaha ultra mikro dengan penyebaran wilayah yang luas dan jumlah debitur yang besar, sehingga menuntut pemanfaatan teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan yang mutlak. Dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan lnformatika melalui BLU Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan lnformatika (BP3TI) berperan untuk mengnyinergikan akses pembiayaan UMi di wilayah yang belum memiliki layanan pembiayaan, serta memberikan layanan aplikasi yang bisa mempermudah transaksi.
Sistem lnformasi Kredit Program (SIKP) yang menjadi anchor bagi program-program pembiayaan UMKM diharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan tumpang tindih antara program Pemerintah, seperti program milik Kementerian Sosial yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan e-Warong. Program ini menyasar kelompok masyarakat miskin yang telah terbina untuk membentuk koperasi. Seluruh proses transaksi pada e-Warong dapat disinergikan dengan SIKP sehingga debitur KUBE otomatis bisa tercatat kinerjanya untuk mendapatkan pembiayaan melalui UMi.
Dalam program UMi ini yang diutamakan adalah pemberian kemudahan dan kecepatan dalam proses pemberian pinjaman serta pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) untuk mengawal ke tempat sasaran.
“Semoga seluruh usaha-usaha ultra mikro ini tetap bisa berjalan dengan baik dan ekonomi masyarakat betul-betul bisa terbantu oleh upaya ini. Terima kasih semuanya yang sudah bekerja luar biasa dan semoga ikhtiar kita mendapatkan ridho dan juga karunia dari Allah subhanahu wa ta’ala,” pungkas Menkeu.