Pembangunan proyek infrastruktur akan semakin digencarkan Pemerintah Indonesia di 2016
Pemerintah Indonesia di 2016

Pemerintah Gencarkan Proyek Infrastruktur dalam APBN 2016

[sc name="adsensepostbottom"]

Pemerintah akan menganggarkan dana APBN 2016 dengan lebih dominan pada proyek-proyek infrastruktur.

Pembangunan proyek infrastruktur akan semakin digencarkan Pemerintah Indonesia di 2016
Pembangunan proyek infrastruktur akan semakin digencarkan Pemerintah Indonesia di 2016

Menteri Keuangan – Bambang P.S. Brodjonegoro mengungkapkan, tahun 2016, pemerintah akan terlebih dahulu memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang dapat memperkuat konektivitas nasional serta mendukung sektor kemaritiman, kelautan, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, ketenagalistrikan, pengambangan manufaktur, dan pariwisata.

Selain itu juga pemerintah akan menganggarkan anggaran fungsi kesehatan sebesar lima persen dalam APBN 2016. Hal ini merupakan bagian dari perbaikan kualitas belanja pemerintah, yang dilakukan bersamaan dengan peningkatan anggaran untuk belanja infrastruktur.

“Sesuatu yang baru dalam APBN 2016 yaitu pertama, (peningkatan) kualitas belanja melalui infrastruktur yang ditambah, dan pertama kalinya kita ingin memenuhi amanat Undang-Undang Kesehatan, yaitu anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar lima persen,” jelas Bambang saat konferensi pers tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2016 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta baru-baru ini.

“Jadi ini sektor-sektor yang mendapat perhatian khusus di 2016. Artinya, secara tidak langsung nanti kementerian yang terkait degan bidang-bidang ini akan menerima porsi anggaran yang lebih besar,” jelas Bambang lagi.

Ditegaskan oleh Menkeu, yang tidak kalah penting, lanjutnya, adalah melakukan efisiensi birokrasi, efisiensi belanja, dan mendukung pengurangan kesenjangan antarkelompok pendapatan dan antarwilayah.

“Untuk itu, pemerintah juga akan fokus pada pembangunan di daerah-daerah pedesaan dan perbatasan. Kita ingin dorong pertumbuhan di wilayah perbatasan, pedesaan dan seterusnya,” demikian tutup Menteri Keuangan – Bambang P.S. Brodjonegoro.