Pembangunan proyek-proyek infrastruktur akan mendominasi dalam era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam satu-dua tahun ke depan ini. Kenapa Presiden Jokowi lebih memilih memprioritaskan proyek-proyek infrastruktur?
Presiden RI – Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pada kepala-kepala daerah dari seluruh tanah air pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) 2015 hari ini di Jakarta, bahwa program pembangunan Pemerintah Indonesia di awal pemerintahannya masih dikhususkan pada pembangunan di sektor infrastruktur.
“Pemerintahan Indonesia sekarang ini kita tetap fokus di infrastruktur. Kemungkinan nantinya di tahun 2016 setiap kabupaten kota akan kita berikan tambahan Rp 100 miliar,” ungkap Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) 2015 dengan tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas” yang berlangsung pada hari ini Rabu (29/4/2015) di Ruang Birawa, Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta.
Menurut Presiden Jokowi, perkembangan infrastruktur akan diarahkan dan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia secara dinamis dan cepat. Bahkan Presiden mengibaratkannya proyek pembangunan infrastruktur ini dengan budaya Tari Saman asal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dipentaskan pada Pembukaan Musrenbang 2015 ini.
“Tadi waktu Tari Saman disajikan kepada kita, Pak Jusuf Kalla berbisik-bisik ke saya, kok nggak tabrakan yaa, padahal tariannya dinamis dan cepat. Satu dengan yang lain kelihatan sekali terorganisir dan terkonsolidasi dan kecepatan menjadi tontonan yang baik. Itu juga yang akan kita lakukan di kabupaten kota provinsi, dan kita akan fokus ke percepatan pembangunan,” ujar Presiden Jokowi .
Presiden Jokowi lantas menjelaskan, bahwa fokus proyek infrastruktur adalah tetap pada infrastruktur untuk pertanian, irigasi, bendungan, dan infrastruktur jalan raya dan tol.
Dalam kesempatan Musrenbang 2015 ini pula Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional – Andrinof Achir Chaniago memberi penghargaan Pangripta Nusantara kepada 7 gubernur dan 6 walikota/bupati. Penghargaan tersebut adalah penghargaan yang diberikan bagi kepala daerah di tingkat I dan II terbaik di tingkat nasional.
Musyawarah perencanaan pembangunan nasional sendiri adalah sebuah forum dari badan perencanaan pembangunan daerah dari setiap provinsi untuk mengutarakan gagasan dan tujuan kepada pemerintah, dalam Musrebangnas 2015 ada beberapa pokok yang dibahas antara lain Perbatasan Daerah Tertinggal, Kemaritiman, Pariwisata, Kedaulatan Pangan, Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal, Kemaritiman, Kedaulatan Energi, Kesehatan, Pendidikan, Revolusi Mental, dan Infrastruktur.