Pemerintah Ingin Tiru Jepang Soal Kepemilikan Surat Berharga Negara

Instrumen investasi ritel bertujuan untuk memperluas basis investor domestik.

Porsi kepemilikan investor asing di surat berharga negara masih mendominasi dengan catatan sebesar 39 persen. Angka yang cukup besar itu kemudian memunculkan kekuatiran akan kerentanan terhadap perekonomian Indonesia jika terjadi arus keluar dana milik investor asing.

Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro mengakui masih ada isu seputar outflow (arus keluar) dana asing. “Ini harus diperbaiki dengan cara seperti di Jepang, yang debt to GDP-nya 200 persen, tapi investasi asingnya dibawah 10 persen. Jadi tidak ada isu asing meninggalkan investasi di negara kita,” tukasnya saat Launching Sukuk Ritel SR-008, Kamis (18/2). Baca: Galang Investasi, OJK Mudahkan Pembukaan Rekening Warga Asing

Pemerintah pun berupaya agar kepemilikan investor domestik bisa lebih meningkat diantaranya melalui penerbitan berbagai instrumen investasi yang ditujukan kepada investor dalam negeri. “Kami ingin kalau negara berutang itu kepada masyarakatnya sendiri, jadi angka 39 persen investor asing diharapkan bisa diturunkan. Kalau persentase asing kecil dan terjadi outflow toh ada investor lain yang bisa menggantikan,” cetus Bambang.

Salah satu langkah untuk mendorong basis investor domestik adalah dengan menerbitkan sukuk ritel secara teratur. Bambang mengungkapkan penerbitan sukuk ritel pun akan tetap menjadi kebijakan dalam strategi pembiayaan. “Jadi kita punya utang yang ditutup pembiayaan tapi didukung oleh rakyat sendiri, jadi setiap WNI membantu dengan membayar pajak dan membeli surat berharga negara,” ujarnya.

Menurutnya, hal tersebut jelas akan membuat ekonomi keuangan publik Indonesia menjadi lebih mandiri seperti di Jepang yang warganya hanya bayar pajak atau membeli surat berharga negara. “Itu yang saya harapkan juga terjadi di Indonesia, yaitu bisa membangun kerangka keuangan lebih sehat dan masyarakat langsung membantu negaranya,” kata Bambang.

Bambang juga mengharapkan penerbitan sukuk ritel bisa menjangkau investor baru, sehingga semakin memperluas basis investor. “Jadi bukan hanya sekedar jualan instrumen investasi, tapi ini juga menjadi langkah penting untuk kita membudayakan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional,” pungkasnya.