Pemerintah Prancis tidak banyak mencampuri koperasi, tapi melakukan pengawasan.
Koperasi di Prancis tumbuh menjadi salah satu ujung tombak perekonomian nasional. Di negara tersebut, PDB koperasi menyumbang 12 persen terhadap PDB nasional.
Koperasi di Perancis menghasilkan perputaran uang 300 miliar euro per tahun. Terdapat lebih dari 22.500 koperasi dengan jumlah anggota 26 juta orang dan jumlah pegawai 1,2 juta orang.
Panja RUU perkoperasian Komisi VI DPR RI ke Prancis pada Selasa (21/11), untuk berdiskusi dengan pihak yang telah menerapkan best practice pengelolaan koperasi. Sehingga koperasi mampu menjadi tulang punggung usaha masyarakat dan ekonomi negara Prancis.
- Bank Mega Syariah Umumkan Pemenang Poin Haji Berkah Tahap 3
- BSI Resmi Naik Kelas Sebagai Persero, Mayoritas Pembiayaan ke Segmen Konsumer dan Ritel
- BCA Syariah Luncurkan BSya Digital Membership Card Ivan Gunawan Prive dan Mandjha
- CIMB Niaga Ajak Nasabah Kelola Gaji dan Finansial dengan Lebih Bijak melalui OCTO
Panja menilai keberhasilan koperasi di Prancis tidak terlepas dari pengawasan yang sangat kuat disertai sanksi tegas. “Pemerintah Prancis tidak banyak mencampuri koperasi, tapi melakukan pengawasan. Kalau ada pelanggaran, ditindak tegas. Ada audit independen. Apabila anggota koperasi tidak mengelola produknya sesuai aturan akan ditutup dan diberi sanksi. Ini yang harus betul-betul dituntut bagi pemerintah, untuk membina dan mengawasi kesejahteraan anggota koperasi,” kata Ketua Kunjungan Kerja Panja Komisi VI DPR RI, dalam rilisnya yang diterima MySharing, Jumat (24/11). .
Saat berkunjung ke koperasi Sodiaal, yang merupakan koperasi susu terbesar di Prancis. Koperasi Sodiaal memiliki 13.200 anggota yang seluruhnya adalah para peternak. Koperasi ini memproduksi 4,8 miliar liter susu dengan omzet mencapai 5 miliar euro, dan mempekerjakan 10.000 karyawan.
Saat diskusi dengan Direktur Sodiaal, Frederic Chausson memberikan penjelasan koperasi memiliki sistem produksi dari hulu hingga hilir yang seluruhnya dikelola oleh anggota. Koperasi memiliki pabrik, produksi susu ditampung dan didistribusikan langsung oleh koperasi dengan harga patokan yang telah ditentukan sejak awal.
Dikatakan Bowo, koperasi Sodiaal jadi contoh yang sangat baik. Ini menjadi PR buat kita, bisa tidak koperasi Indonesia dibina seperti Sodiaal. “Tidak hanya diberikan dana, tetapi ada koperasi yang jadi bapak asuh yang membina, memastikan penjualan produknya dibeli dengan harga yang sudah ditentukan dari awal,” tegasnya. .
Dia menegaskan RUU Perkoperasian akan memperkuat fungsi pengawasan dan memberikan sanksi tegas. RUU juga diharapkan bisa mengatur kestabilan harga, ada batasan harga tertinggi dan terendah sehingga tidak merugikan anggota koperasi.
Capaian kinerja koperasi di Prancis menjadi masukan bagi penyusunan RUU Perkoperasian yang tengah digodok oleh Panja RUU Perkoperasian Komisi VI DPR RI. Karena itu, diharapkan dari kunjungan kerja Panja RUU Perkoperasian ke Prancis, pemerintah dan DPR bisa menghasilkan RUU Perkoperasian yang sesuai harapan masyarakat.
“Indonesia dapat mempelajari dan mengambil contoh dari apa yang telah di praktekkan negara Prancis dalam menjadikan koperasi sebagai salah satu ujung tombak perekonomian nasional,” pungkas Bowo.